Adilmakmur.co.id, Jakarta – Proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, akhirnya terbukti tidak tidak dikaji mendalam, sehingga kelayakannya dipertanyakan. Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir melihat, selain pembebasan lahan yang tidak selesai, proyek ini juga ternyata dikerjakan oleh perusahaan China Railways Construction Corporation yang finansial perusahaannya sedang bermasalah.
Kini, Pemerintah Indonesia mengajak kembali Pemerintah Jepang untuk terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dulu kalah tender dengan China. Sejak tahun 2016, ketika Hafisz masih menjadi Ketua Komisi VI DPR RI, ia sudah menyerukan agar proyek ini dikaji ulang. Dan kini, terbukti proyek tersebut tidak layak, karena tidak dikaji mendalam.
“Feasibility study-nya tidak layak dan juga merugi. Break even point-nya berpuluh-puluh tahun tidak menentu pula,” kata politisi PAN ini dalam wawancara eksklusifnya dengan Parlementaria, Rabu (1/7/2020). Ia menjelaskan, proyek ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2009. Namun, ketika itu PT. KAI menolak melakukan konsorsium lantaran tidak layak. Proyek ini kembali dihidupkan oleh Pemerintahan Jokowi dengan mengambil asumsi business to business (b-to-b).
Pada 2016, legislator dapil Sumatera Selatan I ini pernah berujar, sisi ketidaklayakan lainnya adalah tanah yang labil dan jarak tempuh yang terlalu dekat. Seperti diketahui, sedianya proyek ini rampung pada 2019. Namun, kemudian diundur hingga 2021 karena persoalan pembebasan lahan. Mega proyek kereta cepat 140 km/jam dan hanya butuh waktu 46 menit ke Bandung dari Jakarta itu dikerjakan konsorsium Indonesia-China.
Jepang sendiri, kata Hafisz, sudah mendapat proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dan Pemerintah memperpanjang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya dengan harapan bisa lebih ekonomis. Selain itu, agar investor Jepang mau bergabung dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang dikerjakan konsorsium Indonesia-China. (dpr)
