Adilmakmur.co.id, Jakarta – Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djoko Hendratto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan total anggaran subsidi bunga untuk UMKM Rp35,2 triliun.
Menurut Djoko, Subsidi bunga ini akan diberikan selama 6 bulan. Hal ini sesuai dengan PMK 65/2020.
“Subsidi bunga kepada UMKM kriterianya bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan, pinjaman sampai dengan Rp500 juta itu akan mendapatkan subsidi bunga 6 persen untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk 3 bulan kedua. Kemudian untuk pinjaman di atas Rp500 juta-Rp10 miliar itu akan mendapat subsidi bunga 3 persen, untuk 3 bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan kedua. Yang kedua adalah lembaga penyalur kredit program di antaranya koperasi, BLU (Badan Layanan Umum), Pegadaian maupun PNM. Pinjaman sampai Rp10 juta subsidinya sebesar beban bunga debitur. Hampir seluruh bunganya ditanggung pemerintah (DTP), maksimum 25 perseb, diambil bunga tertinggi. Pinjaman di atas Rp10 juta-Rp500 juta, subsdidi bunganya 6 persen untuk 3 bulan pertama dan 3 perseb untuk 3 bulan kedua, disamakan dengan perbankan. Pinjaman di atas Rp500 juta (sampai Rp10 miliar) disamakan dengan perusahaan pembiayaan-perbankan, 3 persen di 3 bulan pertama dan 2 persen di 3 bulan kedua,” kata Djoko seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Rabu (24/6/2020).
Ini semua mencakup institusi 102 bank umum, 1.570 BPR, 176 BPRS, 110 perusahaan leasing terdaftar di OJK. BUMN penyalur antara lain UMi, Mekaar, PT PNMPT, dan Pegadaian. Total koperasi 297 yang tersebar di 4 BLU yaitu PIP, LPDB, P2H LPMUKP.
Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menambahkan, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak Covid-19, pemerintah telah menyiapkan dana stimulus supply side (sisi produksi) untuk dunia usaha total sebesar Rp402,45 triliun.
Di dalamnya terdapat alokasi untuk Ultra Mikro dan UMKM total sebesar Rp123,46 triliun melalui subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM, belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), penjaminan untuk modal kerja (stop loss), PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP), pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM). (pub)
