Adilmakmur.co.id, Jakarta – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, diputuskan Pilkada serentak akan digelar 9 Desember 2020. Di Jawa Tengah, pilkada akan digelar di 21 kabupaten/kota.
Menyikapi rencana pilkada yang diprediksi masih di tengah Pandemi Covid-19, KPU Jateng berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan gugus tugas Covid-19 Jawa Tengah. Hal itu berkaitan dengan standar protokol kesehatan, kebutuhan alat pelindung kesehatan, hingga refocusing anggaran di tiap pemerintah daerah pada pelaksanaannya.
“Kebutuhan kami hari ini berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah termasuk dengan Gubernur, agar pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi ini bisa berjalan baik. Salah satunya kami juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan TNI- Polri,” kata Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, usai bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur, Rabu (17/6/2020).
Yulianto menyampaikan, agenda pertemuan dengan gubernur tersebut untuk menyampaikan masalah anggaran dan standar protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Saran dari Gubernur, pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah harus memenuhi standar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Misalnya nanti seluruh perangkat KPPS kita lengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan penerapan jarak antarpetugas. Kemudian, pemilih di dalam TPS itu maksimal 12 orang agar bisa jaga jarak, kemudian nanti alat coblos sekali pakai. Itu bagian dari KPU dalam menyelenggarakan Pilkada sesuai protokol kesehatan,” ungkapnya.
Terkait anggaran Pilkada serentak di Jateng, Yulianto mengatakan KPU di 21 kabupaten/ kota sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Termasuk di beberapa daerah sudah menyanggupi akan membantu untuk alat pelindung kesehatan dan sebagian juga membantu anggaran.
“Tapi antara kebutuhan dan efisiensi yang dilakukan KPU dan kesanggupan masing-masing daerah itu kan berbeda-beda. Kekurangan itu juga sudah kami sampaikan kepada Gubernur. Selain itu melalui KPU RI juga akan dimintakan melalui APBN,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, untuk kebutuhan anggaran tersebut nanti akan dibahas lebih lanjut. Ia menjelaskan, saat ini semua daerah sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Khusus Pilkada, Ganjar menyebutkan apabila diperlukan refocusing kembali maka akan dilakukan.
“Sekarang sudah terlalu refocusing, tapi kalau diperlukan refocusing untuk keperluan Pilkada, nanti akan kita bahas dengan kepala daerah. Kalau untuk kebutuhan alat pelindung kesehatan nanti coba dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Covid-19. Saran saya KPU membuat grading agar kebutuhan anggaran itu bisa terpenuhi semua,” katanya. (tng)
