Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian, menyatakan siap bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kerja sama tersebut dalam membangun skema pengawasan agar koperasi maupun, atas Non-Profit Organization (NPO), atau ormas yang rentan digunakan sebagai sarana pendanaan terorisme.
Mendagri juga berharap, sinergi ini dapat meningkatkan pemahaman terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK.
Tito menegaskan pihaknya akan menerbitkan peraturan yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah, untuk meningkatkan pembinaan terhadap seluruh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di daerah masing-masing.
Upaya ini kata Tito, sebagai upaya meningkatkan kinerja KSP dan USP, sekaligus melindungi KSP dan USP dari TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme.
“Pengawasan terhadap KSP, USP, perizinan bagi perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan/emas, akan terus dievaluasi karena masih rentannya berbagai unit usaha tersebut dijadikan sarana bagi pelaku Tindak TPPU dan Pendanaan Terorisme,” kata Tito, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2020).
Sebelumnya, berdasarkan data Sectoral Risk Assessment yang dihimpun PPATK bersama sejumlah lembaga terkait, terdapat 11.672 populasi yang terdiri atas 7.326 perusahaan/agen properti, 3.305 pedagang kendaraan bermotor, 877 pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, dan 49 pedagang barang seni dan antik.
Dari total populasi tersebut, baru 1.535 yang sudah teregister di PPATK dengan rincian 1.090 perusahaan/agen properti, 351 pedagang kendaraan bermotor, 27 pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, dan 2 pedagang barang seni dan antik. (inf)
