Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah akan mengelola dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi dengan tepat sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Angka itu (Rp677,2 triliun) adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik dan sasarannya harus tepat prosedurnya,” ujar Presiden Joko Widodo ketika membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui siaran konferensi video pada Senin (15/6/2020).
Cara mewujudkan hal tersebut, dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, tidak ada celah bagi oknum dalam melakukan tindakan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran di atas.
Bangun sistem peringatan dini, sehingga pencegahan penyimpangan dapat dideteksi lebih awal. Jangan sampai, ketika sudah terlanjur melakukan penyimpangan besar baru diketahui.
“Semuanya harus lebih proaktif jangan menunggu terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan pejabat terkait,” katanya.
Besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, lanjut dia, harus mendapatkan pengawasan dari seluruh pihak. Tak hanya, pengawasan yang ketat dari instansi pemerintah yang berkompeten dalam memeriksa keuangan saja, melainkan unsur masyarakat juga harus dilibatkan.
“Saya mengajak saudara-saudara sekalian, untuk mengawal dan mengawasi dengan baik anggaran di atas,” imbuhnya.
Presiden menekankan, bagi oknum yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran masif itu, akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah akan menindak lanjuti secara tegas dengan menjatuhkan ancaman hukuman yang berat kepada oknum tersebut.
” Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-mainkan soal akuntabilitas. Kalau ada yang masih membandel dan niat untuk korupsi maka silakan Bapak Ibu digigit dengan keras,” pungkasnya. (inf)
