Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Mereka membahas laporan kinerja dan restrukturisasi BUMN di tengah Pandemi Covid-19.
Erick Thohir menyatakan tengah merekstrukturisasi perusahaan BUMN dari jumlah 142 menjadi 107. Artinya, sudah 35 BUMN dihapus.
Klaster BUMN direncanakan juga akan dipangkas dari 27 klaster menjadi 12 klaster untuk efektifitas kinerja.
“Bahwa masing masing BUMN di 142 itu kita sudah ada sangat detil, apakah kondisi hijau, kuning, merah, sudah kita breakdown 142 itu. Kenapa kita melakukan klasterisasi, bukan hanya klasterisasi bicara-bicara saja, tetapi memang sudah sangat detil sampai ke masing masing dari pada BUMN sendiri. Dan konsep klasterisasi sendiri jangan terjebak, ini bukan holdingisasi,” ungkap Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Arya Bima meminta restrukturisasi BUMN tidak mengganggu kinerja dan efektifitas pelayanan. Komisi VI mendukung restrukturisasi BUMN namun harus diawasi secara ketat.
“Setuju empat (Komisi IV) ya, tok! Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN melakukan pengawasan secara ketat kepada PT Hutama Karya Persero, kepada PT Permodalan Madani Persero, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero,” kata Arya Bima.
Wakil Ketua Komisi VI, Arya Bima juga meminta Erick Thohir untuk memberi dukungan dana kepada BUMN terdampak Covid-19 berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), serta skema pemberian dana talangan agar BUMN di sektor strategis bertahan di tengah penurunan ekonomi. (rad)
