Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Menteri BUMN Erick Thohir dalam konteks perbaikan, yakni langkah restrukturisasi maupun perombakan manajemen di dalam tubuh BUMN yang muaranya adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pada BUMN agar semakin baik dan menguntungkan.
“Kita juga meminta kepada Menteri BUMN untuk juga melakukan tindakan-tindakan yang barangkali menurut undang-undang dimungkinkan untuk melakukan perombakan atau pembubaran BUMN yang kita anggap tidak menguntungkan lagi,” ucap Mukhtarudin dalam Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Selasa (9/6/2020).
Dikatakannya, kalau memang secara undang-undang yang ada saat ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembubaran atas BUMN yang tidak menguntungkan itu, maka perlu ada tindaklanjut pembicaraan mengenainya. Hal ini menyangkut adanya beberapa Undang-Undang BUMN yang sekarang masuk dalam Prolegnas.
“Jangan sampai nanti Menteri BUMN susah untuk berbuat memperbaiki sesuatu yang seharusnya dipangkas karena hambatan struktural secara undang-undang. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian kita juga,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Seperti yang disampaikan Menteri BUMN, sambung Mukhtarudin, hampir 90 persen sektor usaha terdampak Covid-19. Sehingga ini menjadi fakta yang ada dan tidak mungkin dipungkiri bahwa Covid-19 sudah meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan dunia termasuk Indonesia, sehingga membuat ekonomi hampir lumpuh.
“Beruntung pada kuartal pertama (ekonomi) kita masih tumbuh 2,97 persen. Dalam kondisi Covid-19 dimana dunia sudah terkoreksi minus, kita masih bertahan pada 2,97 persen pada kuartal pertama. Dengan kondisi yang sangat berat mungkin kita akan terkoreksi di nol koma sekian. Kalau pun berat diusahakan berada tetap di angka dua koma sekian. Ini optimisme yang harus kita bangun dalam rangka menjaga ekonomi kita,” kata Mukhtarudin.
Ia mengatakan, BUMN sebagai salah satu motor penggerak ekonomi, memang harus menjadi perhatian khusus. 90 persen terdampak dan 10 persen yang masih eksisting seperti sektor kesehatan dan pangan. Menurutnya, ini menjadi catatan penting dan berharga bagi pemerintah, bagaimana agar Kementerian BUMN kedepan lebih memperkuat posisi portofolio daripada BUMN Farmasi dan BUMN Pangan. (par)
