Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan beberapa kementerian melalui video konferensi dalam rangka persiapan pembukaan kegiatan pendidikan yang aman di masa pandemi Covid-19, pada hari Rabu (03/06/2020). Dalam rapat koordinasi kali ini, Kementerian PPN/Bappenas memaparkan sejumlah aspek-aspek penting di bidang pendidikan untuk mendukung rencana pembukaan sekolah saat berlangsungnya tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19.
Untuk aspek terkait protokol kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas menghimbau agar dilakukannya sosialisasi dan menjaga kebersihan kepada pihak orang tua dan warga sekitar sekolah. Selain itu juga memastikan kegiatan physical distancing tetap diberlakukan di sekolah melalui pengurangan kepadatan kelas dan meniadakan kegiatan berkumpul serta memastikan ketersediaan fasilitas kebersihan sekolah terutama sanitasi yang layak serta sabun dan air bersih untuk cuci tangan di sekolah.
Dalam aspek pembelajaran, Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Suharso Monoarfa ini menganjurkan untuk mengembangkan hybrid learning antara pendidikan tatap muka dan digital khususnya jika sekolah menerapkan sistem shift untuk optimalisasi physical distancing. Aspek kesejahteraan – perlindungan serta afirmasi juga menjadi perhatian Kementerian PPN/Bappenas.
“Kementerian akan meningkatkan penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial untuk menanggulangi dampak pembelajaran jarak jauh serta anxiety pandemi. Selain itu juga akan memastikan kesejahteraan guru tidak terganggu selama masa pandemi termasuk guru-guru di sekolah swasta,” ujar Menteri
Selain membahas persiapan pembukaan kegiatan pendidikan yang aman, Rakor bersama Wapres juga membahas tentang kesiapan Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.
Menurut Kementerian PPN/Bappenas, ada empat langkah untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19, yakni : pentingnya data yang berkualitas, akurat, dan real time; Kesiapan aparat dan disiplin masyarakat; penajaman perencanaan dan anggaran di daerah dan perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan second wave seperti yang terjadi Korea Selatan.
“Apabila penularan virus kembali meningkat, maka PSBB harus dilakukan kembali. Apabila kondisi ini berulang akan menimbulkan kerugian ekonomi jauh lebih besar,” himbau Menteri. (bap)
