Sinkronisasi Data Penerima BLT Sektor Perikanan Diperlukan agar Tepat Sasaran

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menghimbau agar setiap data terkait masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), terutama untuk masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil yang terdampak pandemi covid-19, agar dapat disinkronkan atau dikombinasikan antara data yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Kementerian Sosial.

“Menteri KKP sudah mengusulkan ada sekitar 1,1 juta nelayan dan pelaku usaha perikanan yang didalamnya ada pembudidaya, penjual, pemasar dan lainnya, ini yang diharapkan mendapat BLT. Tetapi setelah kita lakukan verifikasi data bersama rekan-rekan Kemensos, hanya sekitar 20% yang terdata. Sekarang sudah berproses dan sudah berjalan, sementara sedang kita sinkronisasi karena ada data baru yang masuk, dan ada tambahan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk BLT khusus nelayan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menangani masyarakat yang paling terdampak, perlu kita kombinasikan antara data dari Kemensos dan KKP agar tidak ada penerima bantuan yang terlewatkan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanudin saat menggelar konferensi pers virtual bersama awak media, dilaksanakan pada Minggu (31/5/2020).

Nantinya, lanjut Deputi Safri, penerima BLT sektor perikanan dan kelautan akan menerima bantuan dana yang sama jumlahnya dengan masyarakat penerima BLT lainnya, yaitu sebesar Rp 600.000, dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan bulan Desember mendatang.

“BLT itu akan dibayarkan perbulan, dan kenapa tidak akumulatif? karena kalau akumulatif, dikhawatirkan dana bantuan yang diberikan tidak dipakai untuk yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan dasar, tetapi malah dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” tambahnya.

Kemudian terkait persiapan new normal di sektor perikanan dan kelautan, Deputi Safri menekankan pada aktifitas di pasar rakyat atau pasar ikan rakyat. Ia terus menghimbau kepada masyarakat yang beraktifitas di pasar rakyat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, terkait aturan protokol kesehatan di pasar atau tempat aktifitas jual beli lainnya.

“Persiapan menjelang kehidupan normal yang baru, terkait pasar rakyat kita akan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, mulai awal bulan Juni langkah demi langkah akan kita lakukan, yang pasti kita akan terus menghimbau masyarakat terutama di pasar-pasar rakyat agar terus menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan, termasuk juga kebersihannya dan ini tidak terlepas dari peran serta Pemda setempat. Kemudian untuk kru kapal ikan juga harus mematuhi protokol kesehatan, aktifitas kapal ikan tetap akan berjalan asalkan betul-betul diperhatikan kebersihan dan protokol kesehatan setiap kru kapal ikan” jelasnya.

Dijelaskan pula oleh Deputi Safri, masih ada kendala yang akan muncul, yaitu di logistik hasil panen, misalnya ikan yang melimpah tetapi harganya turun. Menurutnya hal itu bisa dimengerti, apalagi dengan kondisi saat ini. Kemudian, lanjut Deputi Safri, untuk ekspor hasil perikanan dalam 2-3 minggu terakhir ini ada data ekspor yang akan berjalan kembali.

“Walaupun belum normal sepenuhnya tetapi sudah dapat bergerak kembali, disini juga diperlukan sinergisitas antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian BUMN dan KKP, semisal BUMN perikanan harus menyerap hasil perikanan tangkap yang diperoleh oleh nelayan agar tidak over stock, jadi kita jamin produk-produk dari perikanan tangkap akan dijaga. Kami juga sedang mengupayakan program penambahan modal untu pelaku usaha perikanan baru, dan ini sedang kita bahas bersama kemeterian terkait,” jelas Deputi Safri.

Permen KKP No 12 Tahun 2020

Lebih lanjut, Deputi Safri kemudian menjelaskan mengenai Peraturan Menteri KKP No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan . Ia menyatakan, pihaknya tetap akan meningkatkan kontrol dan pengawasan terkait Permen tersebut. Selain itu pihaknya juga terus mengupayakan pengembangan budidaya laut, salah satunya budidaya komoditas lobster. Di mana regulasi itumenjelaskan bahwa adanya panen secara berkelanjutan dan adanya pelepasliaran (restocking) sebanyak 2 persen dari hasil budidaya.

“Regulasi itu sudah disetujui oleh Presiden, tinggal bagaimana kami mengontrol dan memonitor Permen tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya walaupun sudah dilarang tetap saja ada keluar. Jadi akhirnya untuk gerbang ekspor, kita mengunci hanya di tiga lokasi saja yaitu Surabaya, Bali dan Jakarta sehingga dengan demikian kita akan mudah mengontrol. Fokus kontrol kita yaitu agar ekspor benih tersebut tidak sampai berlebihan, yang jelas kami akan terus memonitor, terutama apakah budidaya lobster dalam negeri tetap berjalan dan tidak kekurangan bibit , dan juga benih-benih yang sudah diekspor itu masuk income ke negara atau tidak,” terangnya.

Swasembada Garam

Kemudian, Deputi safri juga mengungkapkan, bahwasanya Indonesia sudah mencapai target produksi sebesar 3,5 juta ton garam, dengan kata, angka tersebut sebenarnya sudah melampaui target produksi yang dicanangkan 2 tahun lalu yang sebesar 3 juta ton.

“Terkait swasembada garam, sejatinya kita sudah swasembada, akan tetapi kebutuhannya meningkat, disebabkan industri kita permintaannya juga meningkat, karena kebutuhan meningkat akhirnya kita belum bisa swasembada. Namun kami terus bergerak, kami sudah menekankan kepada PT Garam agar menjadi yang terdepan dalam usaha peningkatan produksi garam nasional karena yang ada sekarang produksi PT garam kurang lebih 50 atau 60 ton,” jelasnya.

Baca juga: Menko Luhut Pimpin Rakor Revitalisasi Badan Keamanan Laut RI
Kemudian terkait distribusi, Deputi Safri terus mendorong agar garam nasional juga mempunyai daya saing yang kuat, sebab harga garam yang tadinya murah, tetapi ongkos transportasi yang mahal menjadikan harga garam itu tidak bisa bersaing dengan garam impor.

“Garam impor di mana pun dia berlabuh misalkan di Belawan atau di Tanjung Perak itu harganya tetap sama dan itu yang akan kita sedang kita evaluasi dan kita kaji, agar tidak ada lagi garam yang menumpuk di gudang garam,” imbuhnya.

Lego Jangkar

Mengenai Lego Jangkar, sebelumnya pemerintah telah menetapkan 3 kawasan Lego Jangkar sebagai tempat transit sementara, bagi kapal-kapal yang akan bersandar. Yaitu di Perairan Tanjung Balai Karimun, Perairan Pulau Nipah dan Perairan Pulau Galang.

“Kami ingin segala sesuatunya berjalan online, transaksi pembayaran pun online, contoh Singapura, biayanya untuk sekali sandar di area Lego Jangkar itu ditetapkan 6000 dolar Singapura, dan itu hanya untuk satu hari saja dan kalau kita bisa terapkan itu, atau misalkan kita bisa lebih murah dari Singapura, dan ini bisa teratur dengan rapi, itu bisa menjadi pemasukan yang sangat besar untuk kita dan itu drecord atau tercatat sehingga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Deputi Safri. (mar) #mediamelawancovid19