Adilmakmur.co.id, Banda Aceh – Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Z, ST MKes berpendapat secara umum susunan Kabinet Indonesia Maju memperlihatkan optimisme, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Secara umum Kabinet Indonesia Maju ini memberi optimisme, karena dominan profesional, meskipun utusan partai tetapi mengutamakan kapasitas dan integritas,” katanya, di Banda Aceh, Rabu (24/10/2019).
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju yang akan membantu kepemimpinan dirinya bersama Wapres KH Ma’ruf Amin selama lima tahun mendatang.
Namun, menurut dia, ada beberapa menteri yang pernah menjabat pada masa kabinet kerja Pemerintahan Jokowi jilid satu, dan kemudian kembali mengemban amanah yang sama pada periode kedua ini, memiliki catatan khusus dalam kinerja ke depan.
“Misalnya Menteri Keuangan masih tetap Sri Mulyani, padahal kinerja keuangan kita menunjukkan utang membengkak, pungutan pajak pada konglomerat macet, dan kemampuan bayar utang kita juga rendah,” kata dia.
Nasrul juga mengkritisi terkait dengan jabatan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan harus meneruskan kinerja menteri sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti yang dinilai berhasil dalam mendorong optimalisasi laut untuk sumber pendapatan negara dengan memberikan tindakan tegas bagi kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin memasuki wilayah laut Indonesia.
“Kita khawatir Pak Edhy masih butuh waktu belajar dalam pengelolaan sumber daya laut karena background beliau yang tidak pernah terdengar bicara tentang laut dan sumber daya yang ada di dalamnya,” kata dia.
Selain itu, Nasrul juga berpandangan bahwa yang paling berisiko justru posisi Menteri Pertanian yang dijabat Syahrul Yasin Limpo. Menurut dia, kementerian ini mengelola isu terkait dengan pertanian bahwa ratusan juta rakyat Indonesia bergantung pada sektor tersebut.
Menurut dia, Menteri Pertanian yang menjabat periode 2014-2019 belum mampu mengangkat taraf kehidupan petani Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan, dinilai semakin buruk akibat dari kebijakan impor produk pertanian, seperti beras, terigu, gula, garam, dan sebagainya.
Baca Juga:
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
“Diharapkan Menteri Pertanian ini memiliki kemampuan optimal dalam koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Bulog serta Menteri BUMN agar setiap departemen dan non-departemen bisa saling perkuat sehingga kesejahteraan petani tercapai,” kata dia pula. (kha)
