Wapres JK Minta Penanganan Stunting Tetap Berjalan

- Pewarta

Selasa, 15 Oktober 2019 - 03:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penanganan anak kerdil atau stunting tetap berjalan di pemerintahan baru, sehingga target penurunan angka prevalensi di bawah 20 persen dapat tercapai.

Untuk memastikan target penurunan prevalensi anak kerdil tercapai, Wapres JK memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Kantor Wapres Jakarta, Senin, dengan dihadiri Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo.

“Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama, yakni angka prevalensi turun di bawah 20 persen. Terlebih, dampak dari stunting ini sangat besar karena menyangkut pembangunan bangsa,” kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Senin (14/10/2019).

Selain itu, stunting juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi apabila tidak segera diatasi, tambah Wapres. Berdasarkan studi Bank Dunia, negara dengan jumlah anak kerdil dapat merugi 2-3 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh mengabaikan kondisi stunting di Indonesia karena dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dalam negeri.

“Bisa dibayangkan dahsyatnya dampak stunting bagi Indonesia. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting,” jelasnya.

Pemerintah telah menetapkan 160 kabupaten-kota sebagai daerah prioritas untuk penanganan stunting, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 260 daerah pada 2020.

Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang terlibat dalam program penanganan stunting tersebut untuk benar-benar bersinergi dalam bekerja mencapai target penurunan angka prevalensi stunting.

“Anggaran ada, SDM ada, sekarang tinggal bagaimana seluruh K/L mengkovergensikan program-program yang digelontorkan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, maka angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi,” ujar Wapres. (fra)

Berita Terkait

Manfaat Green Mining bagi Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat 
KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga
PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil
Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar
Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030
Lukisan di Ranjang Sakit: SBY dan Istirahat Sang Jenderal Demokrat
Kejagung Tetapkan Jurist Tan Tersangka Korupsi Chromebook, Mangkir Pemeriksaan

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 14:10 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga

Rabu, 3 September 2025 - 08:18 WIB

PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 07:57 WIB

Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:47 WIB

Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

Selasa, 5 Agustus 2025 - 09:03 WIB

Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB