Ini Kata Sandiaga Uno soal Infrastruktur Tanpa Utang

- Pewarta

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno seusai mengikuti acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Selasa (11/12/2018).

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno seusai mengikuti acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Selasa (11/12/2018).

Adilmakmur.co.id, Rantau Prapat — Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan hal itu sangat memungkinkan dan malahan sudah dilakukan sehingga tidak membebani anggaran negara. Mantan investor infrastruktur ini mengaku pernah menjalankannya dengan membangun beberapa proyek besar tanpa membebani uang rakyat.

Sebagaimana diberitakan, Sandiaga Uno berjanji apabila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Namun, dengan pendekatan yang berbeda. Sandiaga Uno menjelaskan pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.

BACA JUGA : Sandiaga Uno Disambut Ribuan Massa di Pasar Sangkumpal Bonang

“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol cipali 116km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” jelas mantan wagub DKI ini usai mengikuti acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Selasa (11/12/2018).

Menurut mantan wakil gubernur DKI ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta.

Bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD.

“Di samping dana swasta murni, pemerintah juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema PPP (public private partnership). Skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan,” jelas Sandi.

“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” tambah Sandi. (ver)

Berita Terkait

Manfaat Green Mining bagi Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat 
KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga
PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil
Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar
Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030
Lukisan di Ranjang Sakit: SBY dan Istirahat Sang Jenderal Demokrat
Kejagung Tetapkan Jurist Tan Tersangka Korupsi Chromebook, Mangkir Pemeriksaan

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 14:10 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga

Rabu, 3 September 2025 - 08:18 WIB

PBB Pantau Protes Nasional, Ingatkan Indonesia Jaga Hak Warga Sipil

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 07:57 WIB

Bantuan Pangan Jadi Kunci Tekan Harga Beras Di Tengah Lonjakan Pasar

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:47 WIB

Uang Rakyat Harus Efisien, Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

Selasa, 5 Agustus 2025 - 09:03 WIB

Angelica Tengker Kukuhkan Visi Budaya dan Bangsa Lewat KKK 2025–2030

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB