Adilmakmur.co.id, Pekanbaru – Anggota DPRD Riau Parisman Ihwan meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak meninggalkan provinsi setempat selama bencana asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda wilayah itu.
“Kita meminta kepala daerah dan pejabat untuk jangan ada yang meninggalkan Riau selama bencana ini. Mari kita merasakan apa yang dirasakan masyarakat Riau,” ujarnya kepada pers di Pekanbaru, Senin (23/9/2019).
Hal itu, lanjut dia, agar pejabat daerah menyadari bahwa upaya pemadaman api lebih prioritas dari agenda lainnya di luar daerah, dan diminta berfokus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki daerah untuk mengatasi karhutla.
Politisi Golkar Riau ini mengatakan akan memperjuangkan pembentukan regulasi yang membatasi izin pembukaan lahan untuk konsensi perkebunan yang diduga menjadi akar persoalan penyebab karhutla.
“Karena persoalan karhutla ini hampir setiap tahun kita alami, tahun mendatang kita tak ingin ini terjadi lagi. Jadi, kami akan meminta kepada Fraksi Golkar DPR RI untuk segera membuat UU terkait karhutla dengan membatasi persoalan izin, karena hanya dengan regulasi kita bisa mengatasi persoalan karhutla ini,” ucap legislator daerah pemilihan Kota Pekanbaru ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet menyambut baik ditetapkannya status darurat pencemaran udara akibat karhutla yang ditetapkan Pemprov Riau. Dengan begitu upaya pemadaman akan lebih ekstra dilakukan oleh semua pihak.
“Ini sudah parah betul, setiap tahun ini saja kerja kita. Anak-anak kita tidak sekolah, kesehatan terus menurun. Ini sudah masuk kategori ‘emergency’, status darurat ini seharusnya sudah ditetapkan dari dulu, tapi begitu kita apresiasi penetapan status darurat ini,” ucap calon Ketua DPRD Riau definitif ini.
Eet mengatakan akan memperjuangkan anggaran karhutla untuk diperbesar dalam rancangan APBD 2020.
“Yang jelas, kami DPRD akan memprioritaskan anggaran karhutla di APBD 2020,” ucap mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis itu. (dsf)
