Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mentargetkan dalam dua tahun ke depan seluruh perusahaan milik pemerintah di berbagai sektor industri tidak akan menerima bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita sedang mencoba atas persetujuan Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung dalam dua tahun ke depan perusahaan BUMN sudah tidak terima APBN,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Webinar dengan tema “Ngobrol Seru | New Normal or The Great Reset: Life After Pandemic COVID-19” pada Sabtu (13/6/2020).
Menurut dia, biaya operasional untuk menjalankan roda perusahaan plat merah tersebut akan berasal dari dividen yang kemungkinan berkisar antara satu persen. Dengan jumlah tersebut, disinyalir perusahaan BUMN dapat menjalankan berbagai kegiatan usahanya.
“Kita hidupnya dari deviden sekitar satu persen,” imbuhnya.
Rencana tersebut, lanjut Erick, dalam rangka mendukung efisiensi pengeluaran negara dalam beberapa tahun ke depan. Dampaknya, dapat meningkatkan secara signifikan penerimaan negara dari para perusahaan BUMN.
“Kita harus menjaga supaya apa yang dibalikkan ke negara itu semakin hari semakin besar,” imbuhnya.
Meskipun ada kebijakan tersebut, pihaknya menjamin kualitas pelayanan publik perusahaan plat merah itu tetap dilakukan secara optimal. Mengingat, perusahaan plat merah merupakan perusahaan yang menangani sektor strategis di dalam negeri.
“Layanan kepada masyarakat harus tetap terjaga setiap waktu,” pungkasnya. (inf)
