Adilmakmur.co.id, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (4/6/2020). Rapat dihadiri oleh Anggota Baleg, perwakilan pemerintah, serta perwakilan DPD RI secara fisik maupun virtual.
Rapat Panja dipimpin langsung Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan dilaksanakan secara terbuka. Dalam rapat tersebut dibahas poin-poin krusial dalam Bab V RUU Cipta Kerja, meliputi klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta klaster Perkoperasian.
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja terkait klaster UMKM memberikan manfaat dengan lingkup yang sangat luas dan diharapkan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.
“Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya UMKM itu harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu izin tapi mencakup semua, termasuk SNI dan sertifikat halal,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Selain kemudahan perizinan berusaha, dibahas juga pembinaan dan pengembangan UMKM serta insentif fiskal dan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Dalam draft pemerintah disebutkan perizinan berusaha yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.
Terkait hal itu, Baleg mengusulkan agar perizinan berusaha seperti Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikat halal, ijin edar, jaminan sosial bagi usaha mikro dan kecil ditanggung oleh APBN. Selanjutnya, tarif pajak PPh disesuaikan mengikuti kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara, untuk usaha mikro, PPh dikenakan nol persen.
“Kemudian, penyederhanaan administrasi perpajakan dan insentif kewirausahaan sosial. Poin-poinnya itu pak, untuk angka silahkan disampaikan dulu ke pemerintah untuk disepakati, namun PP nya tidak bisa keluar dari affimartive action bersama dari poin ini,” kata Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka kepada perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat. (dpr)
