BPN Prabowo-Sandi Kritisi Regulasi Transportasi “Online”

Adilmakmur.co.id, Jakarta  – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritisi belum adanya regulasi transportasi “online” karena dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengemudi transportasi online.

Ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika mengatakan, keberadaan transportasi daring khususnya ojek sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

BACA JUGA : Penerimaan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Sampai Bulan November Mencapai Rp41,9 Miliar

“Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan,” kata Harryadin dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Transportasi Online, Kesejahteraan Atau Solusi Transportasi” di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Dia mengatakan di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan “start up” inovatif yang sudah menunjukan kontribusi yang luar biasa besar.

Harryadin mengatakan, kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai 19,9 triliun per tahun dan angka itu terus meningkat. 

“Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya,” ujarnya.

Hal itu menurut dia menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yag diberikan industri tersebut dan menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah.

Dalam diskusi tersebut, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy mengatakan keberadaan regulasi pemerintah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perang tarif antar penyedia jasa layanan transportasi online.

Menurut dia, berkaca dari peristiwa yang terjadi di China, perang tarif transportasi daring akan memunculkan sistem perbudakan modern.

“Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisis korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi daring itu adalah a part of modern slavery system,” ujarnya.

Perwakilan Masyarakat Transportasi Indonsia (MTI) Andri Rachma mengatakan, kemunculan transportasi daring adalah anti tesis dari belum berhasilnya pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi.

Di sisi lain menurut dia, kemunculan transportasi daring juga menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat dan untuk masa sekarang, salah satu jaring pengaman sosial yang dibentuk masyarakat yang secara natural. 

Karena itu menurut dia, masyarakat mencari jalan keluar sendiri atas lahirnya angkutan daring. (ibl)