Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk menurunkan lagi suku bunga acuan untuk mendorong investasi daripada meningkatkan kapital portofolio.
“Sistem keuangan yang baik, tentu bunga harus lebih rendah, Pak Perry. Jadi jangan terlalu bangga dengan masuknya kapital portofolio karena itu akibatnya pada beban BI untuk menaikkan bunganya. Saya tidak kuliahi Bapak, cuma harapan saja bahwa turunkan itu,” kata Wapres di hadapan peserta Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (9/8/2019).
JK menjelaskan apabila tingkat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank; sementara jika suku bunga rendah, maka itu dapat mendorong tingginya investasi.
“Jadi teori dasar saja, kalau ‘interest’ tinggi maka larinya ke ‘saving’, tidak ke ‘invest’. Kalau bunga rendah, larinya ke ‘invest’. Jadi kalau bunga tinggi, otomatis ‘invest’ kurang,” tegas JK.
Belajar dari pengalaman krisis moneter tahun 1998, JK mengatakan kesalahan Pemerintah saat itu ialah mengikuti kemauan International Monetary Fund (IMF) dengan menaikkan suku bunga ketika terjadi peningkatan inflasi.
“Pengalaman kita 1998, kita didikte IMF, jadi begitu inflasi naik, naik lagi bunga. Padahal ‘interest’ yang tinggi menyebabkan inflasi lebih tinggi lagi, jadi bunga mendorong inflasi. Nah jadi sekarang (inflasi) sudah rendah, rendahkanlah bunga,” tambahnya.
Sebagai acuan, Wapres mengatakan Indonesia dapat belajar dari Thailand yang menerapkan suku bunga pinjaman 7 persen, sehingga investasi dan pertumbuhan ekonomi di Negeri Gajah Putih itu mengalami perbaikan.
“Kan kita punya target bagaimana menyaingi Thailand, kita masih 10-11 persen, masih empat persen lebih tinggi lawan Thailand. Jadi harus turunkan, Pak Perry,” ujarnya.
Selain Perry Warjiyo, permintaan JK untuk penurunan suku bunga itu juga disampaikan di hadapan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan harapan dapat terjadi sinergi kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. (fnn)
