Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan perihal arah koalisi partai Gerindra pada pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.
Muzani mengatakan bahwa Gerindra belum memutuskan terkait arah koalisi tersebut, namun sejak berdiri Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi dan menjadi hal yang baru jika Gerindra masuk pemerintahan.
“Enggak, belum (memutuskan arah koalisi). Pak Prabowo secara konstitusi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengambil kebijakan baik kedalam ataupun keluar (arah koalisi). Di dalam menanta partai secara internal, keluar artinya untuk berhubungan dan berkerja sama dengan siapapun. Beliau (Prabowo) memiliki kewenangan sebagai Ketua Dewan Pembina,” ujar Muzani, pada Selasa (9/7/2019).
Namun Muzani menjelaskan, Prabowo punya tradisi dalam mengambil keputusan yang penting terkait arah kebijakan partai baik secara internal maupun eksternal selalu mengundang Anggota Dewan Pembina pembina untuk mengadakan rapat guna mendengar pandangan, pikiran dan berbagai macam hal yang terjadi. Dari situ kemudian Prabowo akan mengambil keputusan.
“Tapi, sampai sekarang Pak Prabowo belum mengundang dewan pembina untuk mengambil, untuk mendengarkan pandangan-pandangan mereka,” ungkapnya.
Muzani mengungkapkan bahwa suara kader variatif. Yang pasti, semua suara itu baik dari kader, relawan, pendukung dan juga ulama akan didengar dan diperhatikan.
“Bagi Gerindra masuk koalisi (pemerintah) itu sesuatu yang baru. Menjadi oposisi yang sudah kita alami selama 10 tahun sehingga bukan bagi kita bukan itu persoalan. Jadi bagi saya tidak ada problem. Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang sejak ada di Senayan sampai sekarang belum pernah masuk dalam kekuasaan,” tandasnya. (*)
