Adilmakmur.co.id, Jakarta – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berasal dari pengelolaan ruang laut ini ditargetkan mencapai Rp5,6 miliar pada tahun 2020.
Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Aryo Hanggono saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Sistem Akuntasi Instansi Periode Semester I lingkup Ditjen PRL secara telekonferensi di Jakarta.
“Tahun ini, Ditjen PRL mulai menargetkan penerimaan negara dari PNBP Fungsional dan PNBP pemanfaaatan Barang Milik Negara (BMN). Untuk PNBP Fungsional diperoleh dari jasa kelautan dan perizinan Lainnya. Sedangkan PNBP pemanfaaatan Barang Milik Negara (BMN) didapatkan dari penjualan lelang peralatan dan mesin,” ujar Aryo dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).
Lebih lanjut, Aryo menjelaskan PNBP pengelolaan ruang laut pada semester I tahun ini paling tinggi disumbang oleh pendapatan PNBP fungsional, yaitu pengajuan izin lokasi perairan, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka penanaman modal asing (PMA).
“Total PNBP fungsional sebesar Rp6,77 miliar meliputi jasa kelautan dan tanda/karcis masuk kawasan konservasi sebesar Rp572 juta serta perizinan lainnya seperti izin lokasi perairan, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar sebesar Rp6,2 miliar,” terangnya.
Meski demikian, Aryo juga menjelaskan bahwa target PNBP tahun anggaran 2020 senilai Rp5,6 miliar tersebut belum masuk ke DIPA dan masih proses revisi DIPA untuk memasukan target tersebut ke dalam APBN.
“Kami berharap target PNBP yang telah ditetapkan Ditjen PRL dapat segera dimasukan dalam target APBN, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan ruang laut,” pungkasnya.
Hingga Juni 2020, realisasi PNBP bidang pengelolaan ruang laut telah mencapai Rp6,8 miliar. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan. (inf)
