Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan realisasi belanja negara dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Juni 2020 yang menjabarkan kinerja APBN di bulan Mei 2020 melalui konferensi per daring pada Selasa (16/6/2020).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2020 mencapai Rp843,9 triliun. Realisasi ini setara dengan 32,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang ada dalam Perpres 54/2020 yaitu sebesar Rp2.613,8 triliun.
“Pada bulan Mei 2020 ini kita sudah melakukan belanja Rp836,5 triliun atau 32,3% dari alokasi belanja yang ada di dalam Perpres 54/2020,” ujar Menkeu.
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Mei 2020 tercatat sebesar Rp537,3 triliun atau setara dengan 29% dari pagu APBN 2020 yang ada di dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 1.851,1 triliun.
Untuk realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa tercatat sebesar Rp306,6 triliun atau setara dengan 40,2% dari pagu APBN 2020 sebesar Rp762,7 triliun.
Realisasi Dana Desa adalah sebesar Rp28,9 triliun atau 40,6% dari alokasi APBN di Perpres 54/2020. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 41,3% dari realisasi di tahun sebelumnya yang senilai Rp20,4 triliun.
“Ini adalah kenaikan yang sangat tinggi, karena di dalam Dana Desa kami melakukan transfer langsung dan menggunakannya untuk membantu masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jadi, itu adalah cerita positif, di dalam belanja negara yang ada cerita positif adalah yang berhubungan dengan bantuan sosial (bansos),” kata Menkeu.
Menkeu juga membahas terkait realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp78,9 triliun atau naik 30,7 persen karena pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 seperti pembayaran iuran PBI BPJS, penyaluran PKH, dan Kartu Sembako melalui Kemensos.
“Dana Desa diubah jadi BLT sehingga menjadi bantalan penting bagi masyarakat untuk hadapi COVID-19. Terutama hadapi Lebaran dan pemulangan TKI yang mungkin alami kenaikan di tingkat desa dari jumlah beban orang yang berpotensi dapatkan bansos,” ucap Menkeu. (keu)
