Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sektor perikanan budidaya sebagai penggerak ekonomi nasional. Mengubah _mindset_ masyarakat, memangkas regulasi terkait budidaya, hingga melakukan intensifikasi lahan budidaya tengah dilakukan pemerintah.
Meski saat ini baru memberikan sumbangsih 40% bagi perekonomian nasional, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Safri Burhanuddin mengaku optimis melihat masa depan sektor perikanan budidaya.
“Potensi perikanan budidaya 16 kali lipat daripada perikanan tangkap. Tapi ini belum normal, karena kita punya hamparan laut, tempat-tempat budidaya yang bagus belum dioptimalkan. Data BPS menyebutkan potensi perikanan budidaya kita kurang lebih 3.000 triliun per tahun, kalau ini mau dimanfaatkan,” ucap Deputi Safri dalam acara Sharing Session bertema Perikanan Budidaya Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, Rabu (10/6/2020).
Deputi Safri mengatakan, Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya yang cukup luas. Namun hingga kini lahan budidaya tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Potensi lahan budidaya di daratan sekitar 2 juta hektar. Sementara potensi lahan budidaya di laut lebih besar. Kalau berdasarkan rencana zonasi di berbagai provinsi, sekitar 2,6 juta hektar. Dari total itu yang termanfaatkan baru 7,6%. Ini masih kecil. Kendala di masyarakat salah satunya kultur belum ada kemauan. Jadi meski di depan rumah kita ada lahan yang bisa dimanfaatkan, kalau belum mau ya lahannya tetap terbengkalai,” kata Deputi Safri
Selain persoalan kultur, banyaknya regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah menjadikan masyarakat enggan menekuni sektor perikanan budidaya.
“Banyak keluhan dari masyarakat soal banyaknya regulasi. Pemerintah di sini tugasnya menyederhanakan regulasi. Contoh kalau mau budidaya udang saja ada 21 ijin yang harus diurus. Gimana orang mau budidaya kalau lihat regulasinya panjang begitu. Setiap kementerian, daerah, ada ijin. Kami bekerja sama dengan KSP dan KKP untuk sederhanakan regulasi,” kata Deputi Safri. (mar)
