POLITIK | Jumat, 27 September 2019 - 07:37 WIB
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai kondisi kegentingan yang dibutuhkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor…
POLITIK | Senin, 16 September 2019 - 04:00 WIB
Adilmakmur.co.id, Yogyakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengembalikan mandat kepada presiden karena mereka…
POLITIK | Jumat, 6 September 2019 - 06:15 WIB
Adilmakmur.co.id, Yogyakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh Badan Legislatif…
POLITIK | Rabu, 4 September 2019 - 05:50 WIB
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD Prof Mahfud MD menegaskan bahwa berdasarkan tata hukum nasional dan internasional Papua tidak bisa meminta…
POLITIK | Selasa, 3 September 2019 - 01:41 WIB
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD menjelaskan tidak ada pelanggaran prosedur hukum dalam…
POLITIK | Senin, 2 September 2019 - 03:40 WIB
Adilmakmur.co.id, Solo – Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyatakan ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia mempersatukan hati masyarakat sehingga tidak dapat…
POLITIK | Jumat, 23 Agustus 2019 - 01:59 WIB
Adilmakmur.co.id, Semarang – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD meminta semua pihak untuk mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyikapi…
POLITIK | Selasa, 16 Juli 2019 - 05:09 WIB
Adilmakmur.co.id, Yogyakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai rakyat saat ini lebih menghendaki Prabowo Subianto mengambil posisi memimpin oposisi di parlemen sebagai…
POLITIK | Jumat, 21 Juni 2019 - 19:30 WIB
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menganggap kesaksian keponakannya, Hairul Anas, dalam sidang sengketa pilpres MK tidak cukup kuat membuktikan…