Tokoh : Menarik Personel TNI Bukan Solusi Penyelesaian Konflik Nduga

Adilmakmur.co.id, Jayapura – Tokoh pemuda Papua, Alberth Ali Kabiay menilai permintaan penarikan personel TNI dari Kabupaten Nduga sebagaimana permintaan dari Bupati Yairus Gwijangge bukanlah solusi dari penyelesaian konflik sosial dan kriminal yang terjadi di daerah itu.

“Saya kira permintaan yang disampaikan Yairus Gwijangge untuk menarik personel TNI bukanlah solusi,” kata Alberth Ali Kabiay yang juga Ketua DPW Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua di Kota Jayapura, Sabtu (20/7/2019).

Menurut dia, permintaan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi itu sangat tidak beralasan dan mendasar karena persoalan yang terjadi di Nduga yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, bukan karena kehadiran personel TNI tetapi karena adanya konflik sosial dan kriminal yang terjadi sejak empat hingga enam tahun terakhir.

“Kita semua tahu bahwa di Nduga itu pernah terjadi salah paham pada beberapa tahun belakangan ini, mulai dari jumlah persoalan penduduk yang disampaikan oleh pemerintah setempat dan polemik di DPRD hingga jatuhnya korban dan terjadinya pengungsian ke Wamena Kabupaten Jayawijaya,” jelasnya.

Lalu, adanya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang ingin menunjukkan eksisnya dengan mengganggu kedaulatan bangsa dan negara yang terlihat dalam aksi pembantaian para pekerja jalan transPapua dari PT Istaka Karya, yang berdampak pada mengungsinya warga Nduga ke kabupaten tetangga seperti ke Lanny Jaya dan Jayawijaya.

“Ini berarti ada persoalan mendasar, bukan karena adanya personel TNI. Dengan adanya masalah seperti itu, menunjukkan bahwa Bupati Nduga tidak paham persoalan dan tidak mampu menyelesaikan, apakah karena jarang di tempat tugas atau ingin melindungi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dan meminta menarik personel TNI,” terangnya.

Padahal, kata dia personel TNI yang ada di sejumlah tempat di Nduga hanya untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara dari para KKSB dan membantu menyelesaikan pembangunan jalan transPapua yang akan menghubungkan daerah pedalaman hingga ke perkotaan.

“Saya juga khawatir jangan sampai Bupati Nduga telah diintimidasi oleh pihak KKSB atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ingin menjual isu Papua ke luar negeri, apalagi Beny Wenda baru saja mendapatkan award dari Pemerintah Kota Oxford, Inggris. Hal ini tidak boleh didiamkan oleh pemerintah pusat, harus diperhatikan,” lanjutnya.

Alberth menyarankan sebaiknya Bupati Nduga Yairus Gwijangge menggelar tatap muka dengan Dandim 1702/Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya serta dengan para tokoh agama dan adat, bukan dengan aktivis yang berkedok untuk melindungi orang asli Papua untuk mencari solusi tetapi malah menjual isu Papua ke luar negeri dan mendapatkan keuntungan pribadi.

“Ya, sebaiknya Pak Bupati Nduga gelar pertemuan Forkompimda untuk bahas persoalan yang ada, jangan buat pernyataan yang kurang elegan dan memojokkan institusi tertentu. Ingat bahwa pemerintah pusat di jaman Jokowi sangat perhatikan Papua, jadi manfaatkan hal ini untuk kemajuan bukan kemunduran,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge didampingi sejumlah tokoh Papua di Jakarta menggelar jumpa pers dan meminta personel non organik TNI ditarik dari wilayah itu. (alf)