ADILMAKMUR.CO.ID – Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mendorong terwujudnya ketahanan pangan di desa sebagai salah satu indikator tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia melalui desa yang menjadi ujung tombak pembangunan nasional.
“Untuk itu, seluruh elemen bangsa terutama pemerintah daerah maupun pusat harus berupaya keras mendorong, mendukung hingga terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan di desa,” ujar Fadel dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu 10 April 2023.
Hal tersebut disampaikan Fadel Muhammad saat menjadi narasumber dalam workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Sabtu 8 April 2023.
Menurut dia, perlu ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam membangun ketahanan pangan desa, antara lain orientasi desa harus tertuju pada peningkatan produksi, yakni produktivitas yang tinggi dan berkesinambungan.
Baca Juga:
Sekitar 16 Pengusaha Pertambangan Bentuk Konsorsium untuk Investasi di di Ibu Kota Nusantara
Jika Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Bersikap Tak Kooperatif, KPK akan Terbitkan DPO
Baca artikel penting lainnya di media online Bisnispost.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
Kemudian, dana desa perlu ditempatkan sebagai stimulan untuk mempercepat peningkatan status menjadi desa mandiri, serta manajemen desa harus modern, efektif dan berorientasi kerja.
“Perlu terus belajar dan benchmarking, penggunaan teknologi yang sesuai dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat desa secara berkesinambungan,” ucap mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Termasuk, lanjut dia, perlu adanya insentif yang bagus bagi desa-desa yang berhasil mandiri karena insentif tersebut sangat penting sebagai bentuk penghargaan dan stimulus agar desa-desa menjadi lebih baik lagi.
Baca Juga:
Ini Dia Agent-Agent Valorant Paling Meta Saat Ini!
Sudah Menjadi Tersangka KPK, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Belum Dilakukan Penahanan
Rizieq Shihab Layangkan Gugatan Perdata kepada Presiden Jokowi, Pihak Istana Berikan Tanggapannya
“Dulu, saat saya menjabat gubernur program insentif itu ada, sekarang tidak ada atau dihapuskan. Banyak masyarakat desa yang mengeluh soal itu.”
“Semestinya, pemerintah daerah atau kepala daerah memperhatikan hal itu,” tuturnya.
Workshop yang mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa (Ketahanan Pangan) yang Berkelanjutan” itu dihadiri Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono, Kadin Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Sutrisno, dan Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Atik Dwi Utami.
Turut dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Bone Bolango Ishak Ntoma dan 200 orang kepala desa/kelurahan, camat, dan organisasi perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Bone Bolango.***