Connect with us

POLITIK

Test Wawasan Kebangsaan adalah Implementasi Undang Undang No 19 th 2019, Jangan Bikin Gaduh

Published

on

Ketua KPK Firli Bahuri. /Dok. kpk.go.id

ADIL MAKMUR – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Puan Maharani Masih Membutuhkan Masukan Masyarakat Soal RUU TPKS

Published

on

Rapat paripurna yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. /Instagram.com/@puanmaharaniri

ADIL MAKMUR – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Seperti diketahui RUU TPKS telah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan Maharani.

Dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Puan menyampaikan hal itu, Selasa 18 Januari 2022

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual.

Pages: 1 2 3


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Puan Bangga, Mahasiswa Tuntaskan Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI

Published

on

Puan Maharani dan Mahasiswa Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI. /Dok. DPR RI

ADIL MAKMUR – September 2019, R.H.I. Taufiqurrahman atau biasa disapa Ahan, mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta, turun ke jalan.

Dia bersama ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Seperti mahasiswa lain dan juga sebagian besar masyarakat, Ahan beranggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak bekerja maksimal membahas berbagai undang-undang tersebut.

Para mahasiswa merasa, lembaga legislatif yang kantornya menjadi lokasi utama demonstrasi kala itu terlalu lamban dan tak berpihak pada rakyat.

Mahasiswa ingin DPR bekerja cepat dan semestinya tak bermalas-malasan.

Pendapat tersebut sirna manakala Ahan mengikuti program Kampus Merdeka, “Magang di Rumah Rakyat” yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI sejak akhir September 2021 lalu.

Keikutsertaan dalam program magang ini membuatnya memiliki perspektif yang lebih lengkap dan seimbang tentang kerja DPR.

“Banyak sih teman-teman yang meledek saya karena magang di sini. Mereka bilang, 2019 aksi di luar, 2021 masuk ke dalam.”

“Tapi saya merasa program magang seperti ini sangat baik dan bisa jadi sarana sosialisasi tentang kerja DPR yang sama sekali tidak mudah,” katanya.

Hal senada disampaikan Alfi Mutiara, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Soedirman.

“Saya ikut Magang di Rumah Rakyat ini karena ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerja DPR. Selama ini, dari berita-berita yang saya baca dan dengar, sepertinya kerja DPR itu sepertinya hanya rapat, rapat, rapat saja.”

“Kok gampang banget? Baru setelah masuk dan terlibat langsung di DPR, saya tahu kalau rapat-rapat yang dilakukan bukan rapat yang sederhana,” kata Alfi yang mengikuti magang sebagai Parliament Trainee ini.

Program Magang di Rumah Rakyat ini memang dimaksudkan untuk mengenalkan DPR dan kinerjanya pada masyarakat, terutama generasi muda.

Saat menyambut para peserta Magang di Rumah Rakyat akhir September 2021 lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, program ini diharapkan bisa memberi pengalaman buat para mahasiswa untuk merasakan bagaimana menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan politik bangsa.

Menurut Puan, pengetahuan yang diterima para mahasiswa di kampus, akan menjadi lengkap dengan pengalaman menjalani praktik langsung.

Saat program Magang di Rumah Rakyat 2021 ini ditutup pada kamis (23/12) kemarin, tak sedikit dari 200 peserta dari berbagai kampus yang terseleksi dari 18 ribu pendaftar merasa memiliki perspektif yang baru dan mengaku tertarik terjun ke dunia politik.

Salah satu yang merasakan hal ini adalah Nadia Tiarasari, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan di FISIP Undip.

“Karena saat magang di sini, kami merasa benar-benar diwadahi aspirasinya,” katanya yang ingin menmperjuangan kesetaraan gender bila terjun ke politik.

“Kalau di DPR sendiri, selama empat bulan ini saya merasa DPR ini ruang bekerja yang setara untuk perempuan. Semua pekerjaan dapat dilakukan oleh semua orang tergantu g kompetensinya.”

“Tidak ada istilah pekerjaan lelaki atau pekerjaan perempuan. Menurut saya, ini kondisi yang sehat untuk siapa pun bisa berkembang,” katanya.

Para peserta Magang di Rumah Rakyat pun bersemangat menjadi pencerita yang akan meluruskan citra DPR RI di masyarakat.

“Tudingan bahwa anggota DPR itu kerjanya tidur saja di sidang, tidak mau memperjuangkan rakyat dan sebagainya yang kerap kami dengar sebelumnya, ternyata sama sekali tak terbukti.”

“Setelah belasan jam mengikuti rapat yang melelahkan, sebenarnya sangat wajar apabila ada anggota DPR yang kelelahan dan tertidur di ruang sidang.”

“Tapi itu sama sekali bukan berarti seluruh anggota dewan kerjanya hanya tidur saja di ruang sidang.”

“Framing seperti itu saya yakin akan bisa diluruskan karena adanya program ini,” kata Hadijah Alfiah, peserta dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.

Kendati begitu, Hadijah mengaku belum terpikir untuk terjun ke dunia politik selepas kuliah seperti banyak peserta magang lainnya.

“Belum terpikir ke sana. Karena bahkan setelah ikut magang ini pun, politik itu rasanya masih sesuatu yang asing buat saya,” katanya.

Pendapat dan minat yang beragam tentu sangat bisa dipahami. Namun satu hal yang pasti dari penyelenggaraan Magang di Rumah Rakyat ini adalah tumbuhnya rasa dekat dari para mahasiswa yang merupakan bagian dari rakyat terhadap “rumah” mereka.

Di mana segala kebijakan untuk kemaslahatan bangsa diolah, dimasak dan ditata sebelum akhirnya disajikan.

Saat menutup program tersebut, Ketua DPR RI mengatakan bahwa ia merasa bangga dengan pencapaian para mahasiswa menuntasakan program tersebut dan bisa merasakan bagaimana kerja-kerja politik yang terjadi di DPR RI.***


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Survei SPIN: Prabowo Subianto Menjadi Capres yang Diidolakan Pemilih Perempuan

Published

on

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. /Instagram.com/@prabowo

ADIL MAKMUR – Persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf masih positif.

Dalam situasi pandemi seperti ini, sebagian besar publik merasa 2021 jauh lebih baik dan merasa puas dengan kinerja pemerintahan.

Apalagi pada kuartal ke-2 pemerintah melalui program pengendalian penyebaran Covid-19 termasuk vaksinasi termasuk yang paling berhasil di dunia menekan penularan Covid-19 sementara waktu ini.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Survei SPIN: Prabowo Subianto Menjadi Capres yang Diidolakan Pemilih Perempuan


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending