Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

NASIONAL · 8 Jan 2021 09:44 WIB ·

Ini Dia Instruksi Mendagri Tito Terkait Kebijakan PPKM Jawa dan Bali


 Ini Dia Instruksi Mendagri Tito Terkait Kebijakan PPKM Jawa dan Bali Perbesar

ADIL MAKMUR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/walikota terkait aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah ditetapkan pemerintah.

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini secara khusus ditujukan kepada gubernur di tujuh provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Baca Juga:  Jelang Pilkada 2020, Politisasi Bansos Marak saat Pandemi Covid-19

Selain gubernur, intruksi ini juga ditujukan kepada bupati/walikota di beberapa wilayah di Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya; Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Baca Juga:  Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti Doakan Kesembuhan Ketum PBNU

Selanjutnya Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya Surakarta dan sekitarnya; Daerah Istimewa Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo; Jawa Timur: Surabaya Raya dan Malang Raya; dan terakhir Bali: Kota Denpasar dan sekitarnya.

“(Instruksi Mendagri) mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19,” demikian bunyi diktum kesatu Intruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021.

Baca Juga:  Pansus Petakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Sedangkan pada diktum kedua huruf a, Mendagri meminta para pemimpin daerah yang disebutkan di diktum kesatu memberlakukan peraturan pembatasan tempat kerja dengan WFH sebesar 75 persen.

Diktum kedua huruf b, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Ditangkap di Lampung, Eks Napi Teroris Abdul Qodir Baraja Jadi Pimpinan Khilafatul Muslimin

7 Juni 2022 - 13:54 WIB

Investasi Robot Trading Evotrade dengan Skema Ponzi ke Kejaksaan, Jerat 5 Tersangka

19 Mei 2022 - 11:34 WIB

KSAD Dudung Dampingi Menhan Prabowo Bertemu Kepala Staf Angkatan Darat Singapura

11 Mei 2022 - 15:27 WIB

20 Plus Media Online FSMN Siap untuk Publikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatan Politik Anda

6 Mei 2022 - 08:49 WIB

Naik Mobil Golf dan Sapa Masyarakat, Cucu Presiden Jokowi: Minal Aidin Wal Faizin

4 Mei 2022 - 13:32 WIB

Didoakan Jadi Presiden pada Pilpres 2024, Prabowo: Mereka Sahabat Lama Saya

3 Mei 2022 - 18:06 WIB

Trending di NASIONAL