Selain Vaksin, Pemerintah Juga Harus Pikirkan Efektivitas Kebijakan Ekonomi

- Pewarta

Rabu, 6 Januari 2021 - 02:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ADIL MAKMUR   – Pemerintah kembali mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin virus Covid-19 produksi Sinovac, menambah 1,2 juta dosis vaksin jenis yang sama awal Desember lalu.

Pemerintah juga terus bekerja sama dengan produsen vaksin AstraZeneca dan Novavax untuk pembelian masing-masing 50 juta dosis vaksin. 

Menteri Keuangan menyatakan bahwa ketersediaan vaksin diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional bahkan ekonomi global.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan setidaknya terdapat 2 kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi, yakni vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. 

Banyak analisis yang mengkaitkan antara pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan vaksin Covid-19, dimana pemulihan ekonomi sangat bergantung pada keberhasilan vaksin. 

“Namun terkait vaksin ini, terlihat pemerintah belum memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi.”

“Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa 5 Januari 2021.

Berita Terkait

Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Cepat, Mark Up Harga Beras Impor Picu Kenaikan Harga Pangan
Ini Sejumlah Alasan Aktivis, Dorong Sudirman Said untuk Daftar Sebagai Calon Pimpinan KPK
KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama
Polindra Gelar Seminar Ilmiah, Eksplorasi Skema Keahlian Untuk Hadapi Era Society 5.0
Akan Bertarung dengan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia, Bamsoet Siap Jadi Ketum Golkar
Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo
BNSP Serahkan Lisensi ke LSP IKEPAMI, Cetak Profesional Pasar Modal Berstandar Internasional
Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara Terkait Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 07:48 WIB

Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Cepat, Mark Up Harga Beras Impor Picu Kenaikan Harga Pangan

Sabtu, 13 Juli 2024 - 08:04 WIB

KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:42 WIB

Polindra Gelar Seminar Ilmiah, Eksplorasi Skema Keahlian Untuk Hadapi Era Society 5.0

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:38 WIB

Akan Bertarung dengan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia, Bamsoet Siap Jadi Ketum Golkar

Kamis, 4 Juli 2024 - 15:12 WIB

Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:11 WIB

BNSP Serahkan Lisensi ke LSP IKEPAMI, Cetak Profesional Pasar Modal Berstandar Internasional

Sabtu, 29 Juni 2024 - 14:20 WIB

Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara Terkait Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Senin, 24 Juni 2024 - 14:10 WIB

Survei Litbang Kompas, Publik Yakin Pemerintahan Baru Prabowo – Gibran Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Berita Terbaru