Connect with us

HUKUM

Jadi Perantara Suap Djoktjan, Andi Irfan Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Published

on

Andi Irfan Jaya. /Dok. humas.phri-jabar.or.id.

ADIL MAKMUR – Jaksa Penuntut Umum menuntut Andi Irfan Jaya dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. 

Selain itu, mantan poltisi Nasdem ini juga didenda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Andi Irfan diyakini terbukti menjadi perantara suap dan melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari, dan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

“Menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Andi Irfan Jaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” jelas jaksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin 28 Desember 2020.

“Menjatuhkan hukuman pidana hukum kepada terdakwa Andi Irfan Jaya dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.”

“Menghukum terdakwa Andi Irfan Jaya membayar denda Rp 100 juta apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan,” sambungnya.

Dalam tuntutanya, Jaksa menilai ada beberapa hal pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. 

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Aliran Uang untuk Edhy Prabowo dari Eksportir Benih Lobster Dilacak Tim KPK

Published

on

Ilustrasi Gedung KPK. /Dok Media Apakabar/M. Rifa'i Azhari.

ADIL MAKMUR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendalami aliran uang yang diterima eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari para eksportir benih lobster.

Pendalaman aliran uang dilakukan, dengan memeriksa staf Iis Rosyati Dewi yang juga istri Edhy Prabowo, Ainul Faqih, pada Selasa 19 Januari 2021.

Ainul diperiksa sebagai saksi untuk Edhy. Selain diperiksa sebagai saksi, Ainul juga digarap tim penyidik KPK sebagai tersangka.

“Tersangka AF (Ainul Faqih) digali keterangannya terkait dugaan aliran sejumlah uang dalam rekening bank atas nama yang bersangkutan dimana diduga bersumber dari para ekspoktir benih lobster dan dalam penggunaannya pun untuk kebutuhan tersangka EP (Edhy Prabowo),” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu 20 Januari 2021.

Dalam perkara ini KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka.

Enam orang sebagai penerima suap yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; stafsus Menteri KP, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Amiril Mukminin; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; dan staf istri Menteri KP, Ainul Faqih.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pages: 1 2 3


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Jadwalkan Periksa 20 Saksi

Published

on

Gedung BPJS Ketenagakerjaan. /Dok. bpjsketenagakerjaan.go.id.

ADIL MAKMUR – Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sebagai saksi dalam Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyatakan berdasarkan jadwal yang tertera, akan dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi pada Selasa 19 Januari 2021 dan 10 saksi lainnya diperiksa hari Rabu 20 Januari 2021.

“Adapun 20 orang saksi merupakan pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa 19 Januari 2021.

Kejagung mulai memeriksa saksi-saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Sebelumnya, jelas dia, Tim Jaksa Penyidik pun telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan dan menyita data serta dokumen, Senin 18 Januari 2021.

Ia mengatakan bahwa kegiatan Tim Jaksa Penyidik sejak 18 Januari 2021 – 20 Januari 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dengan menerapkan 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Geledah 2 Rumah dalam Kasus Korupsi Dana Bansos di Jakarta dan Bekasi

Published

on

Gedung KPK Jakarta. /Instagram.com@official.kpk.

ADIL MAKMUR– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ke dua rumah yang berada di di Jalan Raya Hankam Nomor 72 Cipayung, Jakarta Timur dan rumah di Perum Rose Garden Nomor 15, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam penggeledahan itu tim penyidik KPK melakukan penyitaan alat komunikasi dan beberapa dokumen penting terkait kasus dugaan suap pengadaan bantual sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

“Dari penggeledahan itu kita mengamankan satu alat komunikasi dan beberapa dokumen penting terkait perkara ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis 14 Januari 2021.

Dari barang temuan itu, nanatinya tim penyidik KPK akan mentelaah barang-barang tersebut.

Untuk kedepannya nanti, alat komunikasi dan beberapa dokumen itu akan menjadi barangbukti terkait penyelidikan kasus tersebut.

“Selanjutnya akan dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini,” imbuh Ali.

Untuk diketahui, KPK menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19).

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending