Menu

Mode Gelap
Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas Prabowo Subianto Didoakan Jadi Pemimpin Indonesia Saat Kunjungi Ponpes Attauhidiyah Tegal

NASIONAL · 27 Nov 2020 06:06 WIB ·

Soal Isu Agama Calon Kapolri, DPR Sebut Tidak Ada Aturan Agama Tertentu


 Soal Isu Agama Calon Kapolri, DPR Sebut Tidak Ada Aturan Agama Tertentu Perbesar

ADIL MAKMUR – Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan dalam persyaratan kriteria calon Kapolri hendaknya wajib berpedoman kepada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Dimana, tidak ada persyaratan bagi calon Kapolri beragama tertentu. Jazilul mengungkapkan, syarat yang ada hanyalah calon Kapolri tersebut adalah perwira tinggi dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan.

Baca Juga:  Selamat Jalan Pak Jakob Oetama, Tokoh Pers Senior yang Warnai Jurnalisme Indonesia

Adapun, hal-hal yang berkaitan agama tertentu tidak diatur dalam UU Kepolisian. Pemaparan tersebut disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber secara virtual dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi?” yang digelar secara fisik dan daring di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis 26 November 2020. Turut hadir, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim.

Baca Juga:  Masih Lama, Mendagri Sebut Pandemi Covid-19 Bisa Tuntas 2022

“Tentu, kita wajib hanya berpedoman secara formal kepada UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa calon Kapolri tidak wajib dipersyaratkan agama tertentu.”

“Namun, yang ada hanyalah syarat perwira tinggi dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatannya. Pancasila sudah final terkait dengan asal-usul identitas, suku, agama dan lain-lain maka mari dalam kriteria calon Kapolri hanya berpedoman kepada UU Nomor 2 Tahun 2002. Kita satu dalam bingkai NKRI,” ujar Jazilul.

Baca Juga:  Blak-blakan, PLN Ungkapkan Bahwa Utang Pemerintah Rp 48 Triliun

Lebih lanjut, politisi F-PKB itu kembali menyatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002  Pasal 11 Ayat 6 secara prinsip bahwa calon Kapolri hanya berdasarkan usulan dari Presiden. 

Yakni, calon Kapolri harus perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan kepangkatan dan jenjangnya. 

Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Investasi Robot Trading Evotrade dengan Skema Ponzi ke Kejaksaan, Jerat 5 Tersangka

19 Mei 2022 - 11:34 WIB

KSAD Dudung Dampingi Menhan Prabowo Bertemu Kepala Staf Angkatan Darat Singapura

11 Mei 2022 - 15:27 WIB

20 Plus Media Online FSMN Siap untuk Publikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatan Politik Anda

6 Mei 2022 - 08:49 WIB

Naik Mobil Golf dan Sapa Masyarakat, Cucu Presiden Jokowi: Minal Aidin Wal Faizin

4 Mei 2022 - 13:32 WIB

Didoakan Jadi Presiden pada Pilpres 2024, Prabowo: Mereka Sahabat Lama Saya

3 Mei 2022 - 18:06 WIB

Ini yang Dibicarakan Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo, Tak Bahas Politik dan Ekonomi

2 Mei 2022 - 16:38 WIB

Trending di NASIONAL