Connect with us

POLITIK

Pendukung Jokowi Gelar Unjuk Rasa Gabungan, Begini Tuntutannya

Published

on

Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98. /PPJNA 98

ADIL MAKMUR – Negeri Indonesia merupakan amanah para pahlawan, para pejuang kemerdekaan, para ulama, para Aulia, para raja raja Nusantara & amanah para pendiri bangsa harus selalu kita jaga jangan sampai Negeri Indonesia menjadi hancur.

NKRI yang berdasar Pancasila & UUD 45 sudah final tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, yang mencoba coba akan merubah dengan dasar apapun diluar Pancasila itu adalah berbuat makar, akan berhadapan dgn TNI, Polri & seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu perilaku yang dilakukan HRS dan Anies sudah jelas melanggar hukum, melanggar protokol kesehatan harus diperiksa ditangkap diseret kepangadilan, kata Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98 dalam orasi yang disampaikan ditengah aksi unjuk rasa bersama di depan Mapolda Metrojaya, Jalan Sudirman Jakarta Selatan, Jum’at, 20 November 2020.

Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98, sekitar 200 orang dengan korlap Abdul Salam Nur Ahmad, menuntut agar pihak Polda Metro Jaya DKI Jakarta secepatnya memproses hukum dan menangkap HRS dan Anies Bawesdan.

Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan, negeri kita Indonesia dan dunia sedang dihadapkan pandemi Covid 19, harus bersatu padu bahu membahu dalam menghadapi pandemi Covid 19, seluruh masyarakat harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana peraturan & perundang undangan yg berlaku.

Budi Hermansyah Ketua Barikade 98 Jabar dalam orasinya menambahkan, sangat memprihatinkan HRS & Anies yang secara terbuka sengaja melabrak protokol kesehatan Covid 19 yang telah ditetapkan.

“Itu sama dengan mencoreng supremasi hukum dan mencoreng wibawa pemerintahan Jokowi sedang berjibaku menghadapi Covid 19. Lebih memprihatinkan HRS telah menghina , menghujat TNI, Polri, itu semua mengindikasikan telah melakukan konspirasi akan menjatuhkan pemerintahan Jokowi.”

“Yang memalukan Anies sebagai gubernur lebih memilih taat menghargai sama HRS ketimbang loyal dan menghargai Presiden Jokowi,” ungkap Budy juga sebagai Presidium Jarnas 98.

Setelah massa pengunjuk rasa mendesak pihak petugas kepolisian yang berjaga, sempat terjadi desakan saling menekan, akan melakukan pembakaran baliho HRS.

Massa pengunjuk rasa diterima perwakilan oleh pihak Polda Jabar diwakili oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya diruangnya, yang diterima Anto Kusumayuda Ketum PPJNA dan Abdul Salam Sekjen PPJNA 98.

Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan hasil pertemuannya dengan pihak Polda Metro Jaya sedang mengusut atas kejadian HRS waktu kepulangan ke tanah air, waktu maulid nabi Muhamad Saw dan pernikahan anaknya.

“Akan ditindak lanjuti dan diproses hukum. Pihak pengunjuk rasa tetap menuntut Polda Metro Jaya untuk untuk menangkap HRS dan Anies Bawesdan, kalau tidak ditangkap Jaringan pergerakan aktivis 98 akan aksi lebih besar ke Polda Metro Jaya,” pungkas Abdul Salam. (*/dul)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Puan Maharani Masih Membutuhkan Masukan Masyarakat Soal RUU TPKS

Published

on

Rapat paripurna yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. /Instagram.com/@puanmaharaniri

ADIL MAKMUR – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Seperti diketahui RUU TPKS telah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan Maharani.

Dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Puan menyampaikan hal itu, Selasa 18 Januari 2022

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual.

Pages: 1 2 3


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Puan Bangga, Mahasiswa Tuntaskan Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI

Published

on

Puan Maharani dan Mahasiswa Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI. /Dok. DPR RI

ADIL MAKMUR – September 2019, R.H.I. Taufiqurrahman atau biasa disapa Ahan, mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta, turun ke jalan.

Dia bersama ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Seperti mahasiswa lain dan juga sebagian besar masyarakat, Ahan beranggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak bekerja maksimal membahas berbagai undang-undang tersebut.

Para mahasiswa merasa, lembaga legislatif yang kantornya menjadi lokasi utama demonstrasi kala itu terlalu lamban dan tak berpihak pada rakyat.

Mahasiswa ingin DPR bekerja cepat dan semestinya tak bermalas-malasan.

Pendapat tersebut sirna manakala Ahan mengikuti program Kampus Merdeka, “Magang di Rumah Rakyat” yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI sejak akhir September 2021 lalu.

Keikutsertaan dalam program magang ini membuatnya memiliki perspektif yang lebih lengkap dan seimbang tentang kerja DPR.

“Banyak sih teman-teman yang meledek saya karena magang di sini. Mereka bilang, 2019 aksi di luar, 2021 masuk ke dalam.”

“Tapi saya merasa program magang seperti ini sangat baik dan bisa jadi sarana sosialisasi tentang kerja DPR yang sama sekali tidak mudah,” katanya.

Hal senada disampaikan Alfi Mutiara, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Soedirman.

“Saya ikut Magang di Rumah Rakyat ini karena ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerja DPR. Selama ini, dari berita-berita yang saya baca dan dengar, sepertinya kerja DPR itu sepertinya hanya rapat, rapat, rapat saja.”

“Kok gampang banget? Baru setelah masuk dan terlibat langsung di DPR, saya tahu kalau rapat-rapat yang dilakukan bukan rapat yang sederhana,” kata Alfi yang mengikuti magang sebagai Parliament Trainee ini.

Program Magang di Rumah Rakyat ini memang dimaksudkan untuk mengenalkan DPR dan kinerjanya pada masyarakat, terutama generasi muda.

Saat menyambut para peserta Magang di Rumah Rakyat akhir September 2021 lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, program ini diharapkan bisa memberi pengalaman buat para mahasiswa untuk merasakan bagaimana menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan politik bangsa.

Menurut Puan, pengetahuan yang diterima para mahasiswa di kampus, akan menjadi lengkap dengan pengalaman menjalani praktik langsung.

Saat program Magang di Rumah Rakyat 2021 ini ditutup pada kamis (23/12) kemarin, tak sedikit dari 200 peserta dari berbagai kampus yang terseleksi dari 18 ribu pendaftar merasa memiliki perspektif yang baru dan mengaku tertarik terjun ke dunia politik.

Salah satu yang merasakan hal ini adalah Nadia Tiarasari, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan di FISIP Undip.

“Karena saat magang di sini, kami merasa benar-benar diwadahi aspirasinya,” katanya yang ingin menmperjuangan kesetaraan gender bila terjun ke politik.

“Kalau di DPR sendiri, selama empat bulan ini saya merasa DPR ini ruang bekerja yang setara untuk perempuan. Semua pekerjaan dapat dilakukan oleh semua orang tergantu g kompetensinya.”

“Tidak ada istilah pekerjaan lelaki atau pekerjaan perempuan. Menurut saya, ini kondisi yang sehat untuk siapa pun bisa berkembang,” katanya.

Para peserta Magang di Rumah Rakyat pun bersemangat menjadi pencerita yang akan meluruskan citra DPR RI di masyarakat.

“Tudingan bahwa anggota DPR itu kerjanya tidur saja di sidang, tidak mau memperjuangkan rakyat dan sebagainya yang kerap kami dengar sebelumnya, ternyata sama sekali tak terbukti.”

“Setelah belasan jam mengikuti rapat yang melelahkan, sebenarnya sangat wajar apabila ada anggota DPR yang kelelahan dan tertidur di ruang sidang.”

“Tapi itu sama sekali bukan berarti seluruh anggota dewan kerjanya hanya tidur saja di ruang sidang.”

“Framing seperti itu saya yakin akan bisa diluruskan karena adanya program ini,” kata Hadijah Alfiah, peserta dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.

Kendati begitu, Hadijah mengaku belum terpikir untuk terjun ke dunia politik selepas kuliah seperti banyak peserta magang lainnya.

“Belum terpikir ke sana. Karena bahkan setelah ikut magang ini pun, politik itu rasanya masih sesuatu yang asing buat saya,” katanya.

Pendapat dan minat yang beragam tentu sangat bisa dipahami. Namun satu hal yang pasti dari penyelenggaraan Magang di Rumah Rakyat ini adalah tumbuhnya rasa dekat dari para mahasiswa yang merupakan bagian dari rakyat terhadap “rumah” mereka.

Di mana segala kebijakan untuk kemaslahatan bangsa diolah, dimasak dan ditata sebelum akhirnya disajikan.

Saat menutup program tersebut, Ketua DPR RI mengatakan bahwa ia merasa bangga dengan pencapaian para mahasiswa menuntasakan program tersebut dan bisa merasakan bagaimana kerja-kerja politik yang terjadi di DPR RI.***


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Survei SPIN: Prabowo Subianto Menjadi Capres yang Diidolakan Pemilih Perempuan

Published

on

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. /Instagram.com/@prabowo

ADIL MAKMUR – Persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf masih positif.

Dalam situasi pandemi seperti ini, sebagian besar publik merasa 2021 jauh lebih baik dan merasa puas dengan kinerja pemerintahan.

Apalagi pada kuartal ke-2 pemerintah melalui program pengendalian penyebaran Covid-19 termasuk vaksinasi termasuk yang paling berhasil di dunia menekan penularan Covid-19 sementara waktu ini.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Survei SPIN: Prabowo Subianto Menjadi Capres yang Diidolakan Pemilih Perempuan


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending