Menu

Mode Gelap
Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas Prabowo Subianto Didoakan Jadi Pemimpin Indonesia Saat Kunjungi Ponpes Attauhidiyah Tegal

POLITIK · 29 Agu 2020 06:17 WIB ·

Maklumat KAMI Merupakan Tidakan Kudeta, Begini Argumentasi Kapitra Ampera


 Politisi PDIP, Kapitra Ampera. (Foto : Instagram @m.kapitraampera) Perbesar

Politisi PDIP, Kapitra Ampera. (Foto : Instagram @m.kapitraampera)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan beranggapan bahwa apa yang saat ini dilakukan oleh KAMI saat ini merupakan upaya dan tindakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kudeta adalah istilah polutik, dalam istilah yuridis adalah makar.

“Silahkan pelajari dengan seksama pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh KAMI selama ini, tapi yang utama baca Maklumat Makar,” kata Kapitra Ampera, Sabtu (29/8/2020)

Menilik pada aktor penggagas serta tuntutan yang disampaikan, kelompok ini sarat dengan tujuan politik yang dibungkus dengan gerakan moral. Hal demikian tergambar dari pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan KAMI adalah orang-orang, baik politikus ataupun non politikus yang aktif menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Suasana politik yang amat kental juga diakui oleh berbagai pihak diantaranya Duta Besar Palestina dan Meutia Hatta yang telah dijebak hadir dalam deklarasi.

Baca Juga:  Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Penghinaan Ahok ke JPU

“Gerakan ini dapat diduga sebagai upaya untuk membentuk poros perlawanan yang besar dengan menghimpun masyarakat secara masif, guna menjatuhkan pemerintahan yang sah,” katanya.

Kapitra sangat menyayangkan bahwa gerakan yang berlandaskan moral ini malah tidak bermoral karena memanfaatkan bencana Pandemi Covid-19 sebagai tanjakan politik, alih-alih bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi penyebaran, dan memberikan ketentraman kepada masyarakat.

“Kelompok ini malah membangun pandangan negatif terhadap pemerintah bahkan membentuk kumpulan-kumpulan di masa pandemi yang berpotensi menimbulkan penyebaran wabah,” katanya.

Kapitra minta, KAMI jangan menggunakan alasan kebebasan berpendapat untuk memprovokasi rakyat, sehingga muncullah ujaran kebencian (hate speech), prasangka negatif, unjuk rasa (people power), yang tujuan akhirnya mengganti pimpinan tertinggi negara/menjatuhkan pemerintahan.

Baca Juga:  Polda Metro Jaya Kembali Periksa Korlap Aksi 1812, dari Pagi hingga Malam

Maklumat Makar

Kapitra Ampera juga mencatat khusus soal Maklumat KAMI khusunya butir ke 8 yang berbunyi : “menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannga serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD, dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.”

Menurutnya, tuntutan kepada Presiden dan mendesak lembaga MPR, DPR, DPD, serta MK, yang dilakukan KAMI bukan merupakan proses dari impeachment yang diatur pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

“Jika KAMI murni merupakan gerakan moral, mengapa terdapat rencana pemakzulan Presiden pada maklumatnya?. Artinya, tak terbantahkan ada tujuan dan agenda kudeta terhadap pemerintahan yang sah dalam tubuh Gerakan Politik KAMI,” katanya.

Baca Juga:  Kerumunan Massa dalam Setiap Tahapan Pilkada Harus Dibatasi

Menurutnya, jika kudeta dikenal dalam istilah politik, maka makar merupakan istilah yuridisnya.

Kapitra merinci, makar pada pasal 107 KUHP disebutkan sebagai perbuatan menggulingkan pemerintah yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Para pakar hukum menyebutkan bahwa pada delik makar, niat (voornemen) dan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) yang sudah mendekati delik yang dituju (voluntas reputabitur pro facto) adalah cara inkonstitusional yang menghendaki perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sebagai pemenuhan unsur delik makar.

“Sehingga, dapat diduga tujuan dari gerakan ini tidak lain dari pada upaya makar dengan menggulingkan pemerintahan yang sah (omwenteling), dengan cara mengumpulkan massa dan membentuk opini menyesatkan yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik nasional,” karanya. (vin)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Silaturahmi ke Ponpes Al Anwar Rembang, Prabowo Subianto Kenang Mbah Moen

13 Mei 2022 - 15:12 WIB

Sufmi Dasco Apresiasi Polri Soal Penangan136 Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

13 Mei 2022 - 14:52 WIB

Polri Perpanjang Masa Penahanan Pacar, Ayah dan Adik Indra Kenz, Kasus Robot Trading Binomo

11 Mei 2022 - 09:44 WIB

Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang

8 Mei 2022 - 13:48 WIB

Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik

8 Mei 2022 - 08:07 WIB

Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

6 Mei 2022 - 19:02 WIB

Trending di POLITIK