Connect with us

POLITIK

Setelah 9 Tokoh Oposisi, Kini Lahir Koalisi Menyelamatkan Indonesia

Published

on

Deklarasi Koalisi Menyelamatkan Indonesia. (Foto : swamedium.com)

Adilmakmur.co.id – Minggu kemarin, 2 Agustus 2020, ada deklarasi Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).Deklarasi ini digagas oleh sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap pemerintah.

Lahirnya Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan tindak lanjut dari 9 tokoh oposisi. Semula 9 tokoh, sekarang bertambah dan semakin banyak jumlahnya

9 tokoh itu adalah Abdullah Hehamahua, Emha Ainun Najib, Din Syamsudin, Gus Najih, Habib Rizieq, Rizal Ramli, Refly Harun, Rocky Gerung dan Said Didu.

Dari 9 tokoh itu, kini jumlahnya sudah semakin banyak. Ada dari militer seperti Gatot Nurmantyo. Ada juga Rahmawati Soekarno Putri. Ada ekonom Ichsanudfin Nursy. Ada aktifis seperti Syahganda Naenggolan, Ahmad Yani, Habib Muchsin, Habib Smith Alhaddar, MS Ka’ban, Jumhur Hidayat, Sri Bintang Pamungkas dan Chusnul Mar’iyah. Ada juga dari tokoh NU yaitu Rachmad Wahab.

Berdirinya Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menimbulkan sejumlah pertanyaan: apakah Indonesia dalam kondisi tidak selamat? Lalu, mau menyelamatkan Indonesia dengan cara apa?

Dari banyak komentar sejumlah tokoh yang tergabung dalam KAMI, nampak tegas kesimpulannya bahwa Indonesia sedang menuju ke arah yang salah. Bisa hancur akibat cara yang keliru dalam mengelola negara. Zig zag dan cenderung ugal-ugalan.

Bermula dari ambisi infrastruktur yang membuat hutang negara mengalami pembengkakan yang luar biasa. Sekitar 7000 T. Korupsi makin masif yang diantaranya mengakibatkan sejumlah BUMN bangkrut. Terbit UU yang “dicurigai” untuk melindungi para koruptor dan perampokan negara. Terutama revisi UU KPK dan UU Minerba. Belum lagi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang semakin memangkas hak – dan memiskinkan- buruh.

Lahirnya KAMI adalah bagian dari bentuk keprihatinan atas bangsa yang semakin hari semakin terpuruk.

Penguasa dengan semua aturan dan kebijakannya dianggap lebih berpihak pada korporasi, dari pada memikirkan nasib rakyatnya sendiri.

Tanpa UU Corona, UU Minerba dan RUU Omnibus Law, kehidupan rakyat sudah sangat berat. Lahirnya sejumlah UU dan RUU tersebut membuat kehidupan rakyat semakin frustrasi. Belum lagi hukum yang cenderung berpihak kepada orang-orang seperti Joko Candra, Harun Masiku dan Abu Janda. Representasi dari konglomerasi, partai pengusung dan kelompok pendukung. Halo E-KTP?

Terkini adalah RUU HIP. MUI dan lebih dari 200 ormas menolak RUU ini karena dianggap sebagai upaya untuk memberi peluang bangkitnya komunisme. Tapi, pemerintah dan fraksi PDIP nampaknya kekeh dan tetap akan mensukseskan RUU HIP ini. Meski kali ini diwacanakan dengan nama RUU BPIP.

Belum lagi praktek politik yang menganut asas “demokrasi terkendali”. Semua dikontrol, baik melalui Undang-undang maupun aparat.

Dari semua keprihatinan ini, lahirlah KAMI. Dari segi nama, gerakan ini fokus untuk menyelamatkan bangsa. Bagaimana cara menyelamatkannya? Menasehati dan kritik pemerintah? Sudah. Bahkan tiap hari. Demo? Sering sekali. Apakah berpengaruh? Tidak! Lalu? Apakah mau ganti presiden dengan memintanya mundur? Pasti presiden gak bakal mau. Bisa-bisa akan dianggap makar.

Tapi setidaknya, berkumpulnya para tokoh nasional dari berbagai unsur bangsa ini akan menjadi perhatian tersendiri bagi rakyat Indonesia saat ini. Apalagi jika jumlah tokoh semakin banyak dan mendapatkan semakin besar dukungan dari rakyat, maka segala kemungkinan bisa terjadi.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Puan Maharani Masih Membutuhkan Masukan Masyarakat Soal RUU TPKS

Published

on

Rapat paripurna yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. /Instagram.com/@puanmaharaniri

ADIL MAKMUR – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Seperti diketahui RUU TPKS telah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan Maharani.

Dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Puan menyampaikan hal itu, Selasa 18 Januari 2022

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual.

Pages: 1 2 3


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Puan Bangga, Mahasiswa Tuntaskan Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI

Published

on

Puan Maharani dan Mahasiswa Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI. /Dok. DPR RI

ADIL MAKMUR – September 2019, R.H.I. Taufiqurrahman atau biasa disapa Ahan, mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta, turun ke jalan.

Dia bersama ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Seperti mahasiswa lain dan juga sebagian besar masyarakat, Ahan beranggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak bekerja maksimal membahas berbagai undang-undang tersebut.

Para mahasiswa merasa, lembaga legislatif yang kantornya menjadi lokasi utama demonstrasi kala itu terlalu lamban dan tak berpihak pada rakyat.

Mahasiswa ingin DPR bekerja cepat dan semestinya tak bermalas-malasan.

Pendapat tersebut sirna manakala Ahan mengikuti program Kampus Merdeka, “Magang di Rumah Rakyat” yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI sejak akhir September 2021 lalu.

Keikutsertaan dalam program magang ini membuatnya memiliki perspektif yang lebih lengkap dan seimbang tentang kerja DPR.

“Banyak sih teman-teman yang meledek saya karena magang di sini. Mereka bilang, 2019 aksi di luar, 2021 masuk ke dalam.”

“Tapi saya merasa program magang seperti ini sangat baik dan bisa jadi sarana sosialisasi tentang kerja DPR yang sama sekali tidak mudah,” katanya.

Hal senada disampaikan Alfi Mutiara, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Soedirman.

“Saya ikut Magang di Rumah Rakyat ini karena ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerja DPR. Selama ini, dari berita-berita yang saya baca dan dengar, sepertinya kerja DPR itu sepertinya hanya rapat, rapat, rapat saja.”

“Kok gampang banget? Baru setelah masuk dan terlibat langsung di DPR, saya tahu kalau rapat-rapat yang dilakukan bukan rapat yang sederhana,” kata Alfi yang mengikuti magang sebagai Parliament Trainee ini.

Program Magang di Rumah Rakyat ini memang dimaksudkan untuk mengenalkan DPR dan kinerjanya pada masyarakat, terutama generasi muda.

Saat menyambut para peserta Magang di Rumah Rakyat akhir September 2021 lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, program ini diharapkan bisa memberi pengalaman buat para mahasiswa untuk merasakan bagaimana menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan politik bangsa.

Menurut Puan, pengetahuan yang diterima para mahasiswa di kampus, akan menjadi lengkap dengan pengalaman menjalani praktik langsung.

Saat program Magang di Rumah Rakyat 2021 ini ditutup pada kamis (23/12) kemarin, tak sedikit dari 200 peserta dari berbagai kampus yang terseleksi dari 18 ribu pendaftar merasa memiliki perspektif yang baru dan mengaku tertarik terjun ke dunia politik.

Salah satu yang merasakan hal ini adalah Nadia Tiarasari, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan di FISIP Undip.

“Karena saat magang di sini, kami merasa benar-benar diwadahi aspirasinya,” katanya yang ingin menmperjuangan kesetaraan gender bila terjun ke politik.

“Kalau di DPR sendiri, selama empat bulan ini saya merasa DPR ini ruang bekerja yang setara untuk perempuan. Semua pekerjaan dapat dilakukan oleh semua orang tergantu g kompetensinya.”

“Tidak ada istilah pekerjaan lelaki atau pekerjaan perempuan. Menurut saya, ini kondisi yang sehat untuk siapa pun bisa berkembang,” katanya.

Para peserta Magang di Rumah Rakyat pun bersemangat menjadi pencerita yang akan meluruskan citra DPR RI di masyarakat.

“Tudingan bahwa anggota DPR itu kerjanya tidur saja di sidang, tidak mau memperjuangkan rakyat dan sebagainya yang kerap kami dengar sebelumnya, ternyata sama sekali tak terbukti.”

“Setelah belasan jam mengikuti rapat yang melelahkan, sebenarnya sangat wajar apabila ada anggota DPR yang kelelahan dan tertidur di ruang sidang.”

“Tapi itu sama sekali bukan berarti seluruh anggota dewan kerjanya hanya tidur saja di ruang sidang.”

“Framing seperti itu saya yakin akan bisa diluruskan karena adanya program ini,” kata Hadijah Alfiah, peserta dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.

Kendati begitu, Hadijah mengaku belum terpikir untuk terjun ke dunia politik selepas kuliah seperti banyak peserta magang lainnya.

“Belum terpikir ke sana. Karena bahkan setelah ikut magang ini pun, politik itu rasanya masih sesuatu yang asing buat saya,” katanya.

Pendapat dan minat yang beragam tentu sangat bisa dipahami. Namun satu hal yang pasti dari penyelenggaraan Magang di Rumah Rakyat ini adalah tumbuhnya rasa dekat dari para mahasiswa yang merupakan bagian dari rakyat terhadap “rumah” mereka.

Di mana segala kebijakan untuk kemaslahatan bangsa diolah, dimasak dan ditata sebelum akhirnya disajikan.

Saat menutup program tersebut, Ketua DPR RI mengatakan bahwa ia merasa bangga dengan pencapaian para mahasiswa menuntasakan program tersebut dan bisa merasakan bagaimana kerja-kerja politik yang terjadi di DPR RI.***


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Survei SPIN: Prabowo Subianto Menjadi Capres yang Diidolakan Pemilih Perempuan

Published

on

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. /Instagram.com/@prabowo

ADIL MAKMUR – Persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf masih positif.

Dalam situasi pandemi seperti ini, sebagian besar publik merasa 2021 jauh lebih baik dan merasa puas dengan kinerja pemerintahan.

Apalagi pada kuartal ke-2 pemerintah melalui program pengendalian penyebaran Covid-19 termasuk vaksinasi termasuk yang paling berhasil di dunia menekan penularan Covid-19 sementara waktu ini.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Survei SPIN: Prabowo Subianto Menjadi Capres yang Diidolakan Pemilih Perempuan


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending