Connect with us

SUMATERA

Cocok, Kementan Dukung Integrasi Sawit Sapi di Bangka Belitung

Published

on

Direktur Pakan, Ditjen PKH Kementan, Makmun, bertandang ke Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bangka Tengah. (Foto : Instagram @ditjenpkh.pertanian.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (Ditjen PKH Kementan), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas program di Bangka Belitung.

Direktur Pakan, Ditjen PKH Kementan, Makmun, bertandang ke Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bangka Tengah untuk mengadakan diskusi soal integrasi sawit sapi. Makmun disambut oleh Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh bersama para jajarannya.

Makmun menyampaikan, dalam upaya meningkatkan populasi sapi secara nasional memang perlu dilakukan pengembangan usaha integrasi sawit sapi. Karena pada umumnya populasi sapi terkendala oleh keterbatasan lahan untuk sumber pakannya.

Menurutnya dengan integrasi sawit sapi, kendala tersebut bisa diminimalisir karena sudah tersedia sumber pakan berupa pelepah sawit, hijauan antar tanaman, dan bungkil sawit. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolanya juga sudah ada, yaitu masing-masing petani pemilik kebun sawit.

“Harapannya bisa lebih efisien dan efektif karena biaya operasional kebun sawit dapat ditekan dari sisi penggunaan pupuk dan herbisida. Selain itu, bisa juga menurunkan emisi gas yang selama ini menjadi isu global tentang kerusakan lingkungan,” ujar Makmun, Minggu (26/7/2020).

Makmun memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya, di Bangka Belitung sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang usaha Integrasi Sawit Sapi yang mewajibkan pemilik Perkebunan Sawit untuk memelihara sapi 10 persen dari total luasan lahan sawit yang dimiliki.

Dari total luas perkebunan sawit Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 275.131 Ha, 27,5 ribu Ha di antaranya dapat digunakan untuk usaha pengembangan sapi potong sebanyak 13,7 ribu Ekor. Khusus di Kabupaten Bangka Tengah, dari total luas areal kebun sawit 23.102 Ha dengan penggunaan lahan sawit 10 persen untuk intergrasi sapi, maka jumlah sapi yang dapat dikembangkan adalah 1.155 ekor.

Makmun menjelaskan, untuk mengimplementasikan kegitan integrasi sawit sapi ini, perlu dilakukan penguatan berupa penyiapan infrastruktur, sarana prasarana dan pendampingan kelompok serta fasilitasi akses pembiayaan. Baik dari sumber dana pemerintah (sharing pembiayaan antara APBN dan APBD), swasta, maupun perbankan (KUR).

“Khusus untuk KUR, BNI akan memfasilitasi dengan masa pengembalian pinjaman selama 3 tahun untuk pembiakan sapi potong, dengan kemudahan administrasi,” ucap Makmun.

Diketahui, dalam upaya peningkatan populasi sapi potong untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, Kabupaten Bangka Tengah terus mengikuti program arahan Ditjen PKH. Hasilnya, dari jumlah populasi sapi potong Provinsi Bangka Belitung sebanyak 14.247 ekor, 5.129 ekor di antaranya adalah populasi sapi potong di Kabupaten Bangka Tengah. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SUMATERA

Akhirnya Bareskrim Setop Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu Cagub Sumbar, Ini Alasannya

Published

on

Ilustrasi Pemilihan Umum Surat suara. /Dok. Hallo Media/M. Rifa'i Azhari/

ADIL MAKMUR – Bareskrim Polri mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana pemilu dengan tersangka calon gubernur atau cagub Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi. 

Kasus tersebut disetop atau SP3 pada Jumat pekan lalu.

“Sudah (SP3), Jumat yang lalu, tanggal 11 Desember,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Senin 14 Desember 2020.

Andi menuturkan kasus disetop karena adanya surat permohonan pencabutan perkara. Surat tersebut kata Andi, diajukan oleh pelapor ke Sentra Gakkumdu Bawaslu.

“Berawal dari surat permohonan pencabutan laporan yang disampaikan pelapor ke Sentra Gakkumdu Bawaslu,” tuturnya.

Sebelumnya, pelapor cagub Sumbar Mulyadi atas dugaan tindak pidana pemilu dengan mencuri start kampanye, Yogi Ramon Setiawan, mencabut laporannya. 

Polri mengatakan akan menghentikan penyidikan kasus dugaan ‘mencuri start‘ kampanye oleh Mulyadi itu.

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SUMATERA

Miliki Ekstasi, Polisi Ringkus Oknum DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) 

Published

on

Anggota DPRD Labuhanbatu Utara diringkus terkait kepemilikan Pil Ekstasi. /Pixabay.com/Mahmoud-Ahmed.

ADIL MAKMUR – Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) berinisial PG.

Pelaku PG diamankan bersama dengan dua orang rekannya yaitu JL (27) dan LR (22) terkait kepemilikan pil ekstasi.

Dari informasi yang diperoleh, ketiga pelaku diamankan personel gabungan saat berada di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan.

Penangkapan ketiganya berawal dari informasi penyalahgunaan narkoba yang diterima Polrestabes Medan, Jumat 20 November 2020.

“Lami amankan saat melintas menggunakan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1124 IY.”

“Setelah kami hentikan, mobil tersebut kami geledah dan ditemukan seperempat butir pil ekstasi warna pink,” ujar Wakapolrestabes Medan, AKBP Irsan Sinuhaji, hari ini Sabtu, 28 November 2020.

Berikutnya aparat membawa ketiga pelaku ke Mapolrestabes Medan. Setiba di Polrestabes Medan, ketiganya kemudian dilakukan pemeriksaan urine.

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SUMATERA

Menuntut Hak-haknya, Kontributor TVRI Medan Gugat TVRI Pusat

Published

on

Kuasa Hukum Penggugat, Irvan Saputra. (Foto: tribun-medan.com)

Adilmakmur.co.id, Medan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) terhadap TVRI Stasiun Sumatera Utara. Gugatan itu untuk memperjuangakan hak-hak Devis Abuimau Karmoy, klien LBH Medan selaku wartawan/kontributor berita TVRI Stasiun Sumut.

Gugatan PHI nomor registrasi 332 dengan agenda pembacaan gugatan itu telah digelar oleh hakim PHI yang diketuai majelis hakim Jarihat Simarmata dan dua hakim anggota masing-masing, Nurmansyah dan Budiono, di ruang sidang Cakra 7 pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (3/11/2020).

Usai memeriksa berkas administrasi formil dari para penggugat maupun tergugat, ketua majelis PHI Jarihat Simarmata menskor persidangan tersebut. Sidang akan dilanjutkan Selasa (10/11/2020) pekan depan beragenda mendengarkan jawaban dari Kepala TVRI Stasiun Sumut sebagai tergugat.

Kuasa Hukum Penggugat, Irvan Saputra dari LBH Medan usai persidangan kepada Daily Klik menyebutkan LBH Medan konsisten dan tetap pada prinsip mengawal hak-hak Devis Abuimau Karmoy sebagai kontributor TVRI.

“Kita menuntut hak-haknya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini kita juga didukung dengan pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik terkait syarat dan kedudukan pegawai yang bukan pegawai negeri sipil,” ujar Irvan Saputra.

Dengan tidaknya dia (Penggugat), lanjut Ivan, bukan pegawai negeri sipil patut secara hukum penggugat menuntut hak-haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Harapan kami dari LBH Medan, majelis hakim dalam perkara ini mengabulkan apa yang dituntut oleh Devis Karmoy,” tuturnya.

Ivan yang juga Wakil Direktur LBH Medan ini menyebutkan bahwa kliennya diberhentikan secara sepihak oleh TVRI Stasiun Sumut.

“Klien kami diberhentikan secara sepihak saat itu zamannya dugaan bu Ranggini, dia bilang dikontrak katanya habis (kontrak) 31 Desember 2017, namun tanggal 20 Desember (2017) sudah dikatakan habis kontraknya, pada hal dia (penggugat) bukan karyawan kontrak, secara undang-undang dia karyawan tetap,” kata Irvan.

Selain itu, untuk kasus gugatan kontributor, kata dia, kali ini merupakan gugatan yang pertama kali dilakukan terhadap TVRI dalam kasus ketenagakerjaan.

“Sebagaimana yang kita ketahui , sementara ini untuk di Medan, saya rasa ini gugatan pertama terhadap lembaga penyiaran publik TVRI. Saya belum pernah dengar informasi dari seluruh Indonesia itu belum ada, yang pernah saya dengar ada (terhadap) RRI. Untuk TVRI baru kali, itu dugaan saya,” tandasnya.

Patut diketahui, bahwa dari siaran pers yang dikirim LBH Medan bernomor 175/PP/LBH/X/2020, menjelaskan bahwa Devis Abuimau Karmoy bekerja di TVRI Stasiun Sumut sejak Oktober 2013 sampai 31 Desember 2017, yang diduga diberhentikan secara sepihak oleh pihak TVRI Stasiun Sumut.

“Hari ini  tanggal 3 November 2020 merupakan sidang pertama Devis Abumau Karmoy di Pengadilan Hubungan Indusrtial pada pengadilan Negeri Medan pasca dugaan pemberhentian sepihak sekitar 2 Tahun 10 Bulan lalu,” tulis siaran pers LBH Medan.

LBH Medan menilai apa yang dilakukan Penggugat merupakan babak baru Devis Abumau Karmoy untuk memperjuangakan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

“Bahwa perlu diketahui, sebelumnya Devis Abuimau Karmoy telah membuat pengaduan kepada pihak Disnaker Provinsi  Sumut atas pemberhentian sepihak yang menimpanya, dan hingga sampai saat ini pihak pengawasan Disnaker Provinsi Sumut telah membuat Nota I tanggal 22 Agustus 2019 dan Nota II tanggal 18 September 2019,” beber LBH Medan.

Namun, kata LBH Medan, atas Nota tersebut pihak Disnaker Provinsi Sumut mengatakan tidak mendapat jawaban Kementerian terkait. 

“Informasi terakhir yang diterima pihak Disnaker telah memanggil pihak TVRI, Namun pihak TVRI tidak hadir dan langkah selanjutnya Disnaker Provinsi Sumut akan melakukan pemanggilan untuk panggilan yang ke-II,” ujar Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra.

LBH Medan mendesak TVRI Stasiun Sumut untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya.

“Apabila ini tidak diselesaikan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Sumut yang mempunyai slogan TVRI Pemersatu Bangsa,” sebutnya. (*/tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending