Gunakan Skema MCB, Krakatau Steel Dapat Dana Talangan Rp 3 Triliun

- Pewarta

Kamis, 23 Juli 2020 - 02:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. (Foto : dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. (Foto : dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menjelaskan bahwa dana talangan atau dana pinjaman yang diberikan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) dengan nilai Rp 3 triliun bukan merupakan dana bantuan secara langsung yang diberikan Pemerintah sebagaimana Penyertaan Modal Negara (PMN). Kucuran dana ini dari Pemerintah kepada Krakatau Steel ini menggunakan skema Mandatory Convertible Bond (MCB).

“Jadi memang bukan PMN secara langsung. Kita (Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN) memutuskan Krakatau Steel mendapat pinjaman dengan skema Mandatory Convertible Bond (MCB) agar pada waktunya nanti dapat dijadikan saham,” jelas Hekal usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT. Krakatau Steel, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (21/7/2020).

Masih kata Hekal, adanya pertimbangan kepemilikan saham dan merupakan perusahaan terbuka (Tbk), sehingga Komisi VI DPR RI meyakini Krakatau Steel dapat mempunyai program-program saham publik. “Dalam pertemuan ini kita dapat melihat bahwa Krakatau Steel telah memiliki beberapa industri baja dalam negeri yang sudah dapat bersaing dengan produk impor,” analisa politisi Partai Gerindra tersebut.

Dengan demikian, Komisi VI DPR RI berharap agar Krakatau Steel dapat bisa meningkatkan baik produktivitas, efisiensi, serta mengambil kebijakan investasi yang tepat. Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, dana ini akan digunakan untuk memberi relaksasi bagi pelanggan.

Nantinya Krakatau Steel bisa memberikan relaksasi pembayaran kepada pelanggan. Tujuannya, agar pelanggan tetap bisa memesan baja dan tetap beroperasi. “Ini untuk menjaga industri hilir baja dan industri pengguna baja untuk tetap beroperasi,” ujar Silmy kepada Tim Kunker Komisi VI DPR RI. (dpr)

Berita Terkait

Begini Tanggapan Bos Apple Saat Presiden Jokowi Minta Bangun Pabrik Manufaktur Apple di Indonesia
Akibatkan Lonjakan Harga Minyak, Penurunan Nilai Tukar dan Indeks Harga Saham, Eskalasi Geopolitik Iran – Israel
Sempat Tembus Rp16.000/ Dolar AS, BI Beber Sejumlah Upaya untuk Jaga Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban dalam Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan
BI Ungkap Alasan Posisi Cadangan Devisa Turun, Termasuk Ketidakpastian Pasar Keuangan Global
Beli Gabah Petani Rp6.000 per Kg, Badan Pangan Nasional Bererlakukan Fleksibilitas Perum Bulog
OJK Sanksi Administratif Terhadap 20 Perusahaan Pembiayaan, 6 Modal Ventura, dan 10 Peer Lending
Diskusi Perlindungan Konsumen: PROPAMI dan OJK Bahas Langkah-langkah Kolaboratif
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 09:02 WIB

Begini Tanggapan Bos Apple Saat Presiden Jokowi Minta Bangun Pabrik Manufaktur Apple di Indonesia

Rabu, 17 April 2024 - 09:31 WIB

Akibatkan Lonjakan Harga Minyak, Penurunan Nilai Tukar dan Indeks Harga Saham, Eskalasi Geopolitik Iran – Israel

Rabu, 17 April 2024 - 08:32 WIB

Sempat Tembus Rp16.000/ Dolar AS, BI Beber Sejumlah Upaya untuk Jaga Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Sabtu, 6 April 2024 - 11:40 WIB

BI Ungkap Alasan Posisi Cadangan Devisa Turun, Termasuk Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Rabu, 3 April 2024 - 10:20 WIB

Beli Gabah Petani Rp6.000 per Kg, Badan Pangan Nasional Bererlakukan Fleksibilitas Perum Bulog

Rabu, 3 April 2024 - 09:05 WIB

OJK Sanksi Administratif Terhadap 20 Perusahaan Pembiayaan, 6 Modal Ventura, dan 10 Peer Lending

Selasa, 5 Maret 2024 - 22:08 WIB

Diskusi Perlindungan Konsumen: PROPAMI dan OJK Bahas Langkah-langkah Kolaboratif

Selasa, 5 Maret 2024 - 16:51 WIB

Calon Presiden Prabowo Subianto Ingin Pemerintahannya Fokus ke Lapangan Kerja dan Efisiensu

Berita Terbaru