Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

MEGAPOLITAN · 19 Jul 2020 07:53 WIB ·

Ini, Tanggapan Ketua DPRD soal Dugaan Bancakan PDAM Tirta Kahuripan


 Masyarakat Kabupaten Bogor menunggu klarifikasi pihak PDAM Tirta Kahuripan terkait tudingan LSM BMH. (Foto : Twitter Tirta Kahuripan) Perbesar

Masyarakat Kabupaten Bogor menunggu klarifikasi pihak PDAM Tirta Kahuripan terkait tudingan LSM BMH. (Foto : Twitter Tirta Kahuripan)

Adilmakmur.co.id, Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto sudah menerima informasi soal kabar tidak sedap dari perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu PDAM Tirta Kahuripan.

Politisi Partai Gerindra itu minta waktu untuk mempelajari informasi yang diperolehnya, agar duduk persoalannya semakin jelas.

“Meskipun bukan di masa saya, tetapi merupakan tanggung jawab kami bersama khususnya DPRD sebagai fungsi kontrol. Ijin, saya pelajari berkas lama PMP dulu,” kata Rudy.

Baca Juga:  Siap Lawan Oligarki, Aktivis Pergerakan 98 Konsolidasi di Bogor

Sementara itu, Press Release yang didapatkan dari LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) pada Jumat (17/7/2020) memuat informasi yang sangat mendalam terkait dugaan “bancakan” perusahaan air untuk warga Kabupaten Bogor itu.

Bahkan Ketua LSM BMH Irianto mendorong agar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan “bancakan” di PDAM Tirta Kahuripan

“Sejumlah data dan fakta yang telah dikaji dan didalami dalam matrik khusus beserta analisis aspek hukumnya, kami menduga ada conflict of interest dan bau mark up korupsi,” katanya.

Baca Juga:  Tanggulangi Banjir dan Longsor, Jabodetabekpunjur Diguyur Rp 13 Triliun

Itulah sebabnya, pihaknya mendorong KPK untuk terjun ke lapangan dengan modal data-data dan ìnformasi serta opini hukum yang bisa disiapkan oleh LSM BMH.

“Sebagai lembaga kontrol dari masyarakat, pihaknya kecewa dengan manajemen, karena BUMD yang dinilai paling sehat ini ternyata juga memiliki kekurangan,” katanya.

Kemudian, melalui keterangan tertulisnya secara panjang lebar dan detail, Ketua LSM BMH itu menjelaskan berbagai potensi kerugian pemerintah yang melibatkan dana puluhan milyar rupiah.

Baca Juga:  Bawaslu Depok Klarifikasi Mutasi Puluhan ASN, Ada Apa Nih?

Beberapa kasus yang secara detail dipersoalkan antara lain : kasus Spam, masalah penyertaan modal, dan bukti RKAP. Selain hal tersebut juga disoroti soal dominasi peran manajemen dan dugaan pengaturan pemenang tender.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak PDAM Tirta Kahuripan, padahal sejak Jumat informasi mengenai hal ini sudah beredar luas. Demikian, seperti dikutip Hallobogor.com. (*/bud)

Artikel ini telah dibaca 41 kali

Baca Lainnya

Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang

15 Mei 2022 - 08:38 WIB

Diprediksi akan Penuhi Wilayah Bekasi, 10 Ribu Warga Pendatang yang Cari Kerja

9 Mei 2022 - 11:10 WIB

Di Kawasan Destinasi Wisata Puncak, Polda Jabar akan Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

28 April 2022 - 13:51 WIB

Naik Sebanyak 100 Persen, Jumlah Penumpang yang Mudik di Terminal Kampung Rambutan

27 April 2022 - 13:47 WIB

Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan

27 April 2022 - 11:47 WIB

Saat Habiburokhman dan Adnan Taufiq Blusukan, Warga Utan Kayu Doakan Prabowo Nyapres Lagi

19 April 2022 - 12:19 WIB

Trending di MEGAPOLITAN