Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

BISNIS · 9 Jul 2020 09:33 WIB ·

Kemenaker Harus Siapkan Tenaga Kerja yang Dukung Proyek Prioritas


 Kemenaker Harus Siapkan Tenaga Kerja yang Dukung Proyek Prioritas Perbesar

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI)  untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya,  wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta.

“Kami meminta langkah strategis pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek strategis nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakeraan  Agus Susanto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga:  Masih Terimbas Pandemi, Harga Batubara Acuan Juli USD52,16 per Ton

Sementara, dalam upaya pemulihan ekonomi, Ansory meminta Kemenaker lebih berorientasi pada perlindungan pekerja sektor informal dan perluasan kesempatan kerja.  Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid-19 dalam program Kartu Prakerja dan program-program pelatihan yang lain di kemenaker. Selain meningkatkan pelatihan, Kemenaker juga diminta membuat kebijakan dalam perlindungan pekerja.

Baca Juga:  Penerapan Protokol New Normal agar Diperhitungkan Pemerintah Secara Matang

“Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemik Covid-19 untuk melakukan PHK dan merumahkan pekerja.  Serta meminta pengusaha tetap memberikan hak normatif pekerja sebagaimaan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ini).

Untuk itu, lanjut Ansory, Kemenaker perlu melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja. “Membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM serta mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja dan melaksanakan perlindungan pengupahan,”katanya.

Baca Juga:  Ini Cara agar UMKM Bisa Mengajukan Pembebasan PPh Final 0,5%

Sementara untuk BPJS Ketenagakrejaan, Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk membebaskan pajak pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga didesak untuk melakukan terobosan kemudahan dalam memperoleh bantuan pembiayaan perumahan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan. “Sehingga memberikan kepastian atau jaminan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memiliki rumah,” tegas Ansory. (dpr)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

Baca Lainnya

Siap Ekspor ke Timor Leste, Penyelundupan 8 Kontainer Minyak Goreng Digagalkan Polisi

13 Mei 2022 - 09:34 WIB

Pemerintah Dituding Tidak Adil, Pioritaskan Distribusi Minyak Goreng Bersubsidi di Ritel Modern

9 Maret 2022 - 08:58 WIB

Pedagang Pasar Legi Solo Minta Disediakan WIFI, Belanja di Pasar Bisa Pakai QRIS

21 Januari 2022 - 01:41 WIB

Pertamina Catat Peningkatan Konsumsi BBM, LPG, dan Avtur Pada Natal 2021

30 Desember 2021 - 06:28 WIB

Pertamina Catat Peningkatan Konsumsi BBM, LPG, dan Avtur Pada Natal 2021

30 Desember 2021 - 06:28 WIB

Puan Maharani Tanggapi Melambungnya Harga Sembako yang Dikeluhkan Masyarakat

29 Desember 2021 - 06:35 WIB

Trending di BISNIS