Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta.
“Kami meminta langkah strategis pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek strategis nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakeraan Agus Susanto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Sementara, dalam upaya pemulihan ekonomi, Ansory meminta Kemenaker lebih berorientasi pada perlindungan pekerja sektor informal dan perluasan kesempatan kerja. Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid-19 dalam program Kartu Prakerja dan program-program pelatihan yang lain di kemenaker. Selain meningkatkan pelatihan, Kemenaker juga diminta membuat kebijakan dalam perlindungan pekerja.
“Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemik Covid-19 untuk melakukan PHK dan merumahkan pekerja. Serta meminta pengusaha tetap memberikan hak normatif pekerja sebagaimaan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ini).
Baca Juga:
Begini Tanggapan Bos Apple Saat Presiden Jokowi Minta Bangun Pabrik Manufaktur Apple di Indonesia
Sempat Tembus Rp16.000/ Dolar AS, BI Beber Sejumlah Upaya untuk Jaga Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Untuk itu, lanjut Ansory, Kemenaker perlu melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja. “Membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM serta mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus Covid-19 di lingkungan kerja dan melaksanakan perlindungan pengupahan,”katanya.
Sementara untuk BPJS Ketenagakrejaan, Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk membebaskan pajak pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga didesak untuk melakukan terobosan kemudahan dalam memperoleh bantuan pembiayaan perumahan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan. “Sehingga memberikan kepastian atau jaminan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memiliki rumah,” tegas Ansory. (dpr)
