Connect with us

POLITIK

Wakil Rakyat Dituding Gagal Memahami Prioritas, Ini Argumentasinya

Published

on

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto : Detiknews.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menanggapi hasil rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah yang menyepakati dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan:

“Perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual sangatlah mendesak. Banyak korban masih enggan bersuara atau merasa terintimidasi karena relasi sosial atau relasi kekuasaan dengan si pelaku. RUU PKS memberi jaminan kepada mereka untuk tidak ragu lagi menyeret pelaku, siapapun dia, ke jalur hukum.”

“Dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas menunjukkan betapa wakil rakyat tidak sensitif terhadap isu perlindungan korban, dan pastinya mereka telah gagal memahami kebutuhan rakyat.”

“Rumusan definisi kekerasan seksual di peraturan perundang-undangan masih memuat banyak celah yang mendorong terjadinya ketiadaan hukuman atau impunitas pelaku kekerasan seksual.”

“Belum lagi jika kita lihat catatan Komnas Perempuan. Selama 12 tahun belakangan ini, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat hampir 8 kali lipat. Bahkan, pengaduan kasus kejahatan di dunia maya di tahun 2019, yang bentuk terbanyaknya adalah ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban, mencapai 281 kasus, naik 300 persen dari tahun sebelumnya.”

“Karena itu, RUU PKS menjadi sangat penting untuk segera disahkan, bukan malah dikeluarkan dari daftar Prolegnas. Kami mendesak anggota dewan mencabut penarikan RUU ini dari Prolegnas.”

Latar belakang

Pada tanggal 2 Juli 2020, rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah menyepakati adanya perubahan terhadap Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

Salah satu dari 16 RUU yang dihapus dari daftar Prolegnas adalah RUU PKS. Padahal RUU ini telah menempuh jalan panjang sejak diinisiasi oleh Komnas Perempuan tahun 2012, dan sempat dimasukkan Prolegnas Prioritas pada tahun 2016.

Bulan Maret lalu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan. Terdapat setidaknya 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2019 yang mayoritas bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama. Komnas Perempuan juga mencatat, selama 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen. Ini artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat hampir 8 kali lipat dalam 12 tahun terakhir.

Sementara baru pertengahan Juni lalu, seorang pengurus gereja di Depok, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Korban adalah anak laki-laki jemaat gereja yang masih di bawah umur. Menurut keterangan Kapolres Metro Depok, Komisaris Besar Azis Andriansyah, tersangka berinisial SM (42) sudah ditangkap berdasarkan laporan dari beberapa orang tua anak.

Di sisi lain, RUU Ketahanan Keluarga yang memuat sejumlah pasal yang mengatur pembatasan peran perempuan justru tetap dipertahankan di Prolegnas Proritas 2020. Dalam RUU kontroversial ini, kewajiban istri diatur hanya mencakup ranah domestik, antara lain mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memperlakukan suami dan anak dengan baik.

Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyebutkan bahwa negara harus tidak menunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan merumuskan sanksi dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan serta mengatur mekanisme pemulihan yang efektif dan adil.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984, Pemerintah Indonesia berkewajiban membuat peraturan yang dapat menghapus stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. (nes)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Pengacara Paslon Bupati Yalimo Resmi Daftarkan Surat Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI

Published

on

Paslon Bupati Yalimo Jayapura, Lakius Peyon dan Nuhum Mebel mendaftar perkara atas pungutan suara ulang (PSU) ke Mahkamah Konstitusi RI. /Dok. Timses Bupati Yalimo

ADIL MAKMUR – Tim Pengacara Paslon Bupati Yalimo Jayapura Nomor Urut 02, Lakius Peyon dan Nuhum Mebel resmi mendaftar perkara atas pungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo Jayapura.

Pendaftaran gugatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan akta permohonan nomer 149/PAN.MK/AP3/052021 tanggal 17 Mei 2021,

Tim Pengacara menuding Paslon Nomor Urut 01 Erdi Dabi dan Jhoni Wilil dimenangkan oleh KPU Kabupaten Yalimo dengan cara-cara yang tidak terhormat.

“KPU Kabupaten Yalimo secara sistimatis dengan cara yang tidak terhormat telah melakukan penyelewengan hak suara,” kata pengacara Jonathan Waeo Solihi. SH kepada wartawan.

Jonathan Waeo Solihi menyatakan, setidaknya ada beberapa hal yang digugatnya, antara lain:

  1. KPU Yalimo diduga melakukan atau mengkudeta terhadap PPD, secara langsung.
  2. Mengambil alih kekuasaan issu dengan ilegal.
  3. Calon pasangan nomer urut 01 dengan cara tidak terhormat mengambil daftar C (daftar hitungan).

“Kami menuntut untuk dilakukan diskualifikasi, mengingat hal ini masih dalam proses tahapan dan kewenangan KPU itu dapat diberhentikan,” kata pengacara Jonathan.

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Politisi PDIP Ini Prihatin dengan Manuver Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos TWK

Published

on

Politisi PDIP, Kapitra Ampera. Instagram.com/@m.kapitraampera

ADIL MAKMUR – Politisi PDIP DR Kapitra Ampera SH MH menyatakan kritik dan keheranannya dengan aksi yang dilakukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

75 orang KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWB).

“Mestinya malu donk, tidak lulus kemudian merengek-rengek minta diluluskan. Mestinya introspeksi, jangan bermanuver,” kata Kapitra di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Kapitra juga mengomentari keberatan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang dikirim kepada pimpinan KPK.

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes, jika tidak lulus tes iya tidak lulus,” kata Kapitra.

Dia meminta pegawai KPK tidak usah mencari kambing hitam dengan menyalahkan soal dan sebagainya.

“Aneh bin ajaib, saat tidak lulus yang salah adalah soalnya, bukan masalah kapabilitas orang yang ikut tes. Aneh,” katanya.

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Test Wawasan Kebangsaan adalah Implementasi Undang Undang No 19 th 2019, Jangan Bikin Gaduh

Published

on

Ketua KPK Firli Bahuri. /Dok. kpk.go.id

ADIL MAKMUR – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending