Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

INTERNASIONAL · 6 Jul 2020 08:57 WIB ·

Buku-buku Pro Demokrasi Ditarik dari Perpustakaan Hong Kong


 Buku-buku Pro Demokrasi Ditarik dari Perpustakaan Hong Kong Perbesar

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh pro-demokrasi Hong Kong ditarik dari perpustakaan umum setelah pemerintah China menerapkan undang-undang keamanan yang baru.

Para pejabat mengatakan buku-buku tersebut akan dievaluasi apakah isinya melanggar undang-undang.

Berdasarkan undang-undang baru, pemisahan diri, subversi dan terorisme bisa diancam hukuman penjara seumur hidup.

Para pengkritik mengatakan, undang-undang keamanan ini menggerus kebebasan di Hong Kong. Namun kritik ini ditolak oleh pemerintah pusat di Beijing.

Baca Juga:  WNI Dilarang Masuk Malaysia, KBRI Bentuk Satgas

Kedaulatan Hong Kong diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada 1997 dan hak-hak tertentu seharusnya dijamin setidaknya 50 tahun berikutnya, dibawah kesepakatan “satu negara, dua sistem”.

Akan tetapi, sejak undang-undang itu mulai berlaku pada Selasa (30/06), sejumlah aktivis pro-demokrasi terkemuka telah mengundurkan diri dari peran mereka.

Salah satu dari mereka, Nathan Law – pemimpin mahasiswa dan sempat menjadi legislator lokal – telah meninggalkan wilayah tersebut.

Baca Juga:  China Tuding Amerika Serikat Meluncurkan Perang Dingin Baru

Setidaknya sembilan buku kini ditarik dan ditandai sebagai “sedang ditinjau”, menurut surat kabar South China Morning Post.

Itu termasuk buku yang ditulis oleh Joshua Wong, seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka, dan politisi pro-demokrasi Tanya Chan.

Pada Sabtu (4/7/2020), Wong mencuit lewat akun Twitternya bahwa undang-undang baru ini “memberlakukan rezim sensor gaya [China] daratan” di Hong Kong, menyebutnya sebagai “satu langkah lagu dari… pelarangan buku yang sebenarnya”.

Baca Juga:  Ya Ampun Kok Bisa, Drone Diduga Milik China Masuki Teritori Indonesia

Beijing menolak kritik terhadap undang-undang tersebut, dengan mengatakan perlunya menghentikan jenis protes massa pro-demokrasi yang terjadi di Hong Kong selama tahun 2019, yang kadang-kadang meledak menjadi bentrokan yang sangat keras antara pengunjuk rasa dan polisi.

Mereka juga menolak keluhan Inggris dan negara-negara Barat lainnya yang menganggap China telah melanggar jaminan yang dibuatnya untuk melindungi kebebasan unik Hong Kong.

China menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan internalnya. (*/bbc)

Artikel ini telah dibaca 24 kali

Baca Lainnya

Donald Trump Dituding Tidak Punya Rencana untuk Mendistribusikan Vaksin Covid

25 Januari 2021 - 01:42 WIB

Malaysia Juga Kembali Lakukan Kegiatan untuk Memperketat Batasan Pergerakan

12 Januari 2021 - 09:04 WIB

Massa Pro Donald Trump Rusuh dan Anarkis di Gedung Capitol, 4 Orang Tewas

7 Januari 2021 - 09:45 WIB

Ya Ampun Kok Bisa, Drone Diduga Milik China Masuki Teritori Indonesia

5 Januari 2021 - 09:51 WIB

Ternyata Ini, Kemenhan Angkat Bicara Soal Temuan Drone Bawah Laut

5 Januari 2021 - 07:02 WIB

Amerika Berikan Pengakuan Kedaulatan Maroko Atas Wilayah Sahara Barat

22 Desember 2020 - 08:39 WIB

Trending di INTERNASIONAL