Connect with us

PAPUA

Stop Diskriminasi dan Intimidasi Terhadap Rakyat dan Aktivis HAM Papua

Published

on

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Uman Hamid. (Foto: Instagram @usmanham_id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Penangkapan sewenang-wenang oleh polisi Indonesia telah membuat banyak orang Papua mendekam di penjara dan menjadi tahanan hati nurani. Hingga 8 Juni 2020, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya masih ada 44 tahanan hati nurani Papua yang mendekam di balik jeruji besi. Semuanya diancam atas tuduhan makar, padahal mereka hanya terlibat dalam aksi protes damai dan tidak melakukan tindakan kriminal apapun.

“Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, ungkapan rasisme, tindakan yang berlebihan oleh polisi dalam melaksanakan operasi pengamanan masih banyak terjadi di tanah Papua dan terhadap warga Papua yang berada di wilayah lain di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Walaupun sudah banyak instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menjamin hak asasi manusia (HAM), dalam praktiknya, masih banyak laporan-laporan masuk tentang pelanggaran hak untuk berkumpul dan berekspresi secara damai.

“Belakangan diskriminasi dan intimidasi ini meluas terhadap para aktivis HAM yang menuntut penuntasan kasus Papua. Contohnya pekan lalu, saat sidang PTUN pemblokiran internet disiarkan secara virtual. Beberapa akun yang bergabung memakai foto profil tak senonoh dan membuat kebisingan selama sidang, hingga ini mengganggu tim pembela kebebasan pers yang mengikuti jalannya sidang.”

“Bentuk lain adalah munculnya desakan untuk membatalkan diskusi soal Papua. Diskusi yang sedianya diselenggarakan BEM UI Sabtu lalu misalnya. Karena pembicara dianggap tidak kompeten maka ada desakan agar diskusi itu dibatalkan,” jelas Usman.

Sementara itu, diksusi virtual mengenai laporan Amnesty International Indonesia ke Komite HAM PBB tentang lima masalah HAM di Papua Jumat lalu juga mendapat disrupsi serupa. Tiga pembicara diskusi mendapat rentetan panggilan secara bersamaan dengan identitas penelepon dari luar Indonesia.

“Ini kan patut dipertanyakan. Bagaimana bisa tiga pembicara dalam diskusi yang sama mendapat panggilan bertubi-tubi dari lokasi yang serupa, yaitu luar Indonesia? Belum lagi diskusi kami dipenuhi peserta yang membuat kegaduhan sepanjang diskusi. Menurut hemat kami, itu adalah intimidasi terhadap perjuangan penegakan HAM di Papua,” kata Usman.

Selama periode bulan April hingga 8 Juni 2020, Amnesty International Indonesia mencatat adanya 14 kasus peretasan dan intimidasi digital yang dialami oleh aktivis hak asasi manusia dari lintas bidang. Salah satu kasus yang banyak disorot adalah peretasan yang dialami Ravio Patra, pegiat advokasi yang kerap mengkritik Pemerintah.

Ravio sempat ditahan dan dituduh menyebarkan pesan bernada provokatif melalui Whatsapp, padahal saat itu aplikasinya tengah diambil alih oleh peretas.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah secara jelas dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, serta Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR. Instrumen ini mengikat seluruh negara yang meratifikasi, tanpa terkecuali Indonesia.

Amnesty International Indonesia terus memantau kasus-kasus pelanggaran HAM Papua selama beberapa tahun terakhir dan telah memberikan laporan tersebut kepada Komite HAM PBB akhir Mei lalu.

Untuk kasus rasisme dan diskriminasi, satu kejadian yang mendapat sorotan tajam adalah aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Pada Agustus-September 2019, sekelompok orang dari beberapa organisasi masyarakat menyerang asrama mahasiswa Papua dan menuduh mereka membuang bendera merah putih ke saluran air. Peristiwa ini kemudian menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat, diikuti dengan rangkaian aksi protes di kota-kota besar, termasuk di Papua.

Sebagian besar aksi protes menentang rasisme itu diselenggarakan secara damai. Tapi para pendemo justru ditangkap oleh polisi atas tuduhan makar yang diatur dalam Pasal 106 dan 110 KUHP, mereka dipenjara dan diancam hingga pidana seumur hidup. Berdasarkan hasil pemantauan Amnesty International, setidaknya terdapat 96 orang yang ditangkap karena mengungkapkan ekspresi serta pendapatnya secara damai guna merespon tindakan rasisme yang terjadi di Malang dan Surabaya.

“Seharusnya polisi memfasilitasi mereka yang ingin menyampaikan pendapat secara damai. Jika para demonstran memang terbukti melakukan tindak kekerasan atau anarkisme, tindakan hukumnnya juga harus proporsional dan tanpa kekerasan,” sebut Usman.

Kematian tragis George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat, memantik kemarahan masyarakat dunia dan memunculkan perhatian terhadap isu-isu rasisme sistemik serta diskriminasi. Ini merupakan momentum besar bagi Pemerintah Indonesia untuk bercermin terhadap hal serupa yang masih terjadi di Indonesia, termasuk serangkaian tindakan rasisme serta ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Papua.

Selama puluhan tahun, masyarakat di Papua dan Papua Barat telah menjadi korban pelanggaran HAM berat yang sebagian besar dilakukan oleh aktor negara, terutama aparat keamanan. Bentuk-bentuk pelanggarannya mulai dari pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan atas kebebasan berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat secara damai, termasuk juga diskriminasi rasial secara verbal, hingga ditangkapnya orang-orang Papua sehingga menjadi tahanan hati nurani.

“Pembunuhan George Floyd oleh aparat harusnya dapat menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia yang sampai sekarang masih gagal dalam melindungi dan menjamin hak asasi masyarakat Papua. Aparat keamanan yang melakukan kekerasan terlihat kebal hukum sehingga tidak pernah ada yang diadili,” ujar Usman.

Amnesty International tidak mengambil sikap apapun mengenai posisi politik propinsi mana pun di Indonesia, namun kami meyakini bahwa hak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mengadvokasi penentuan nasib sendiri ataupun permasalahan politik lainnya, yang dilakukan dengan cara damai haruslah dilindungi. (amn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

PAPUA

Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Temuan TGPF Intan Jaya

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas. (Foto: dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait penembakan seorang tokoh agama Yeremia Zanambani dan rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

“Pelaku harus diproses hukum, baik peradilan militer maupun peradilan umum dan diumumkan ke publik sebagai langkah keseriusan pemerintah pusat,” kata Yan dalam siaran pers kepada Parlementaria, Senin (26/10/2020).

Sebagaimana diketahui, dalam laporan TGPF menemukan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kematian Pendeta Yeremias Zanambani pada 19 September 2020. TGPF telah melakukan penyelidikan sejak 7 hingga 12 Oktober 2020 atau sekitar dua pekan pasca – insiden penambakan.

Selan itu, TGPF yang diketuai Benny Mamoto tersebut juga menyebutkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), sebagai dalangnya atas kematian Serka Sahlan, seorang warga sipil Badawi pada tanggal 17 September, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September.

“Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Hal ini harus ditutaskan segera karena pihak internasional ingin melihat keseriusan pemerintah menuntaskan kasus tersebut,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Yan berharap pemerintah jangan sekadar membangun opini publik, setelah diumumkan hasil temuan TGPF, namun penyelesaian kasus penembakan Pdt Yeremia Zanambani harus tuntas. Legislator dapil Papua itu juga meminta Pemerintah tidak sekadar mementingkan aspek sosial politik daripada komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian kasus tersebut melalui proses hukum yang berlaku.

“Temuan TGPF dikatakannya wajib diteruskan ke pihak terkait dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku dalam rangka memberi efek jera kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Pelaku telah mencoreng eksistensi Pemerintah RI di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM,” katanya.

Yan menilai bahwa rentetan peristiwa penembakan yang terjadi selama ini di Papua sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional. Karenanya, ia meminta pemerintah konsisten terhadap penyelesaian masalah di Papua, sehingga masyarakat internasional dapat melihat keseriusan pemerintah RI terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Ke depan, lanjut Yan, sebagai anggota Komisi I DPR ia mengusulkan agar ada evaluasi bersama Panglima TNI agar segera menindak tegas anggotanya yang terlibat di luar prosedural tugas dan kewajibannya atau melakukan tindakan melawan hukum, baik militer maupun peradilan umum yang berlaku. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Kemenhub Gunakan Kapal Perintis Fasilitasi Pelajar Lanjutkan Studi

Published

on

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko. (Foto : Instagram @capt.wisnu_handoko)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memberikan dukungan bagi para pelajar / mahasiswa yang akan melanjutkan studi di luar Wilayah Meepago Papua, berupa transportasi laut dengan menyediakan kapal laut perintis yang berangkat dari Nabire ke Jayapura.

“Kami bersama dengan Pemerintah Daerah Papua khususnya di Wilayah Meepago telah memberangkatkan KM Sabuk Nusantara 63, dan KM Sabuk Nusantara 64 yang dilepas langsung oleh Bupati Nabire dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kapal tersebut mengangkut 743 penumpang terdiri dari para pelajar/mahasiswa yang akan berangkat untuk melanjutkan studi ke luar Wilayah Meepago,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Capt. Wisnu menjelaskan, dukungan yang diberikan oleh Kemenhub tersebut berawal dari surat permohonan Bupati Nabire selaku Ketua Asosiasi Bupati Meepago yang terdiri dari Bupati Nabire, Bupati Dogiyai, Bupati Paniai, Bupati Deiyai dan Bupati Intan Jaya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut per tanggal 21 Juli 2020 yang memohon bantuan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura agar dapat membantu memfasilitasi transportasi laut kepada para pelajar / mahasiswa yang akan berangkat ke Nabire menuju Papua.

Setelah surat permohonan tersebut diterima, Capt. Wisnu mengatakan bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Meepago langsung mengadakan rapat koordinasi via virtual untuk membahas surat permohonan tersebut.

“Dalam rapat tersebut telah diputuskan untuk memberangkatkan pelajar/mahasiswa yang hendak melanjutkan studi di luar Wilayah Meepago dengan menggunakan Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 63, KM Sabuk Nusantara 64 dan KM Sabuk Nusantara 29 yang akan berangkat dari Nabire menuju Jayapura,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Perhubungan Nabire Provinsi Papua, Alfius Douw mengatakan, setelah mendapat dukungan berupa transportasi laut berdasarkan hasil rapat koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada Walikota Jayapura berupa permohonan izin masuk ke Kota Jayapura yang ditandatangani langsung oleh Bupati Nabire, Isaias Douw.

“Adapun maksud dari surat permohonan kepada Walikota Jayapura tersebut agar Bapak Walikota dapat memberikan izin masuk bagi ketiga kapal yang akan mengangkut pelajar/mahasiswa Wilayah Adat Meepago ke kota studi Jayapura,” ucap Alfius Douw.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemenhub kepada Pemerintah Kabupaten di Wilayah Meepago dalam memfasilitasi warganya yang akan melanjutkan studi. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Satgas Operasi Papua Jangan Terpancing Bertindak Melanggar HAM

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menko Polhukam Moh. Mahfud MD dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Papua hari Rabu (22/7/2020) mengadakan pertemuan dan berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN di Papua. Menko Mahfud mengapresiasi seluruh anggota TNI dan Polri termasuk BIN, yang dengan sangat sungguh-sungguh telah memelihara keamanan, ketertiban, dan menjaga kesatuan wilayah NKRI.

Dalam menjalankan tugas di Papua, Menko Mahfud menghimbau kepada pasukan untuk mengedepankan pendekatan hukum, dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain,” ujar Menteri Pertahanan RI era Gus Dur itu.

Mahfud MD menambahkan bahwa tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

“Jangan sampai karena kita fokus menangani covid, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita,” tegas Menko Polhukam yang dalam kunjungan kerja ini bersama Mendagri Tito Karnavian, serta didampingi Kasum TNI, Letjen Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Tugas kita sebagai pemerintah lanjut Mahfud adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, menjaga keutuhan integrasi dan terotori agar tidak terpecah, serta melindungi keutuhan ideologi kita.

“Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata,” ujar Mahfud.

Selebihnya lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, di wilayah tengah yang tersebar di berbagai daerah yaitu ancaman terhadap keutuhan ideologi, yang antara lain berbentuk gerakan-gerakan radikal.

Terkait pembangunan di Papua, Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini tengah disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif. Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan. (kam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending