Connect with us

PAPUA

Putusan PTUN, Kemenangan Langka bagi Kebebasan Berpendapat di Papua

Published

on

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Uman Hamid. (Foto: Instagram @usmanham_id)
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menanggapi putusan bersalah terhadap Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia atas kasus pemblokiran internet di Papua yang dijatuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan: “Kami menyambut baik putusan majelis hakim. Ini menandakan adanya sinyal baik dari lembaga yudikatif kita atas permasalahan yang dialami masyarakat Papua. Meski putusan ini belum mewakili keadilan dan penegakan hak asasi manusia di Papua secara keseluruhan, setidaknya ini adalah langkah positif untuk mengatasi permasalahan di sana.” “Putusan ini adalah kemenangan yang langka bagi masyarakat Papua dan sekaligus menegaskan bahwa selama ini mereka tidak diperlakukan setara oleh pihak bewenang di Indonesia.” “Masyarakat Papua justru sudah lama mengalami diskriminasi dan intimidasi dari otoritas Indonesia. Kami mendesak agar perlakuan itu diakhiri dan agar pihak berwenang segera memenuhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk kebebasan berekspresi secara damai yang selama ini dibungkam karena mereka menuntut penentuan nasib sendiri.” “Menyusul putusan ini, Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden dan Menteri, harus meminta maaf ke masyarakat Papua yang telah terdampak oleh pemblokiran itu dan memastikan agar kejadian ini tidak akan terulang kembali. Ke depannya, pelanggaran hak asasi manusia di Papua harus dituntaskan, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penahanan sewenang-wenang terhadap masyarakat di sana.” Latar belakang Pada tanggal 3 Juni 2020, majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus bersalah Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika atas pemblokiran internet dan throttling bandwith di Papua dan Papua Barat pada bulan Agustus 2019, menyusul protes luas yang terjadi di wilayah tersebut dalam menanggapi insiden rasial yang dialami oleh pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur. Menurut para hakim, pemblokiran itu melanggar hukum dan asas pemerintahan. Gugatan tersebut diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Elsam, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), KontraS, LBH Pers, YLBHI/LBH Jakarta dan Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet), yang berpendapat bahwa pemblokiran itu cacat dalam wewenang, substansi dan prosedur. Amnesty menganggap bahwa pemblokiran internet ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena kondisi tersebut membuat masyarakat di Papua dan Papua Barat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari mereka dan memenuhi hak atas informasi karena kurangnya atau terbatasnya akses internet. Mereka juga tidak mendapat akses untuk berbagi informasi dan menyampaikan pendapat mereka. Pasal 19 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melindungi kebebasan untuk “mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan dalam berbagai bentuk.” Meskipun hak atas informasi tunduk pada batasan spesifik, pembatasan seperti itu hanya dapat diterima dalam keadaan terbatas. Prinsip-prinsip Siracusa tentang Batasan dan Penurunan Ketentuan dalam ICCPR, yang merupakan sebuah interpretasi ahli atas ICCPR, memberikan panduan lebih lanjut tentang kapan dan bagaimana pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat dibenarkan, termasuk: 1) tidak ada batasan terhadap hak-hak yang diakui oleh ICCPR bersifat diskriminatif; 2) batasan apapun harus menjawab kebutuhan publik atau sosial yang mendesak, mengejar tujuan yang sah, dan sebanding dengan tujuan itu; 3) negara seharusnya tidak menggunakan cara yang lebih membatasi daripada yang diperlukan demi pencapaian tujuan pembatasan; 4) Pembenaran atas pembatasan hak yang dijamin berdasarkan ICCPR dibebankan kepada negara; dan 5) setiap batasan yang diberlakukan harus tunduk pada kemungkinan untuk digugat dan perbaikan terhadap penerapannya yang sewenang-wenang. (amn)

Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

PAPUA

Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Temuan TGPF Intan Jaya

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas. (Foto: dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait penembakan seorang tokoh agama Yeremia Zanambani dan rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

“Pelaku harus diproses hukum, baik peradilan militer maupun peradilan umum dan diumumkan ke publik sebagai langkah keseriusan pemerintah pusat,” kata Yan dalam siaran pers kepada Parlementaria, Senin (26/10/2020).

Sebagaimana diketahui, dalam laporan TGPF menemukan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kematian Pendeta Yeremias Zanambani pada 19 September 2020. TGPF telah melakukan penyelidikan sejak 7 hingga 12 Oktober 2020 atau sekitar dua pekan pasca – insiden penambakan.

Selan itu, TGPF yang diketuai Benny Mamoto tersebut juga menyebutkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), sebagai dalangnya atas kematian Serka Sahlan, seorang warga sipil Badawi pada tanggal 17 September, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September.

“Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Hal ini harus ditutaskan segera karena pihak internasional ingin melihat keseriusan pemerintah menuntaskan kasus tersebut,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Yan berharap pemerintah jangan sekadar membangun opini publik, setelah diumumkan hasil temuan TGPF, namun penyelesaian kasus penembakan Pdt Yeremia Zanambani harus tuntas. Legislator dapil Papua itu juga meminta Pemerintah tidak sekadar mementingkan aspek sosial politik daripada komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian kasus tersebut melalui proses hukum yang berlaku.

“Temuan TGPF dikatakannya wajib diteruskan ke pihak terkait dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku dalam rangka memberi efek jera kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Pelaku telah mencoreng eksistensi Pemerintah RI di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM,” katanya.

Yan menilai bahwa rentetan peristiwa penembakan yang terjadi selama ini di Papua sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional. Karenanya, ia meminta pemerintah konsisten terhadap penyelesaian masalah di Papua, sehingga masyarakat internasional dapat melihat keseriusan pemerintah RI terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Ke depan, lanjut Yan, sebagai anggota Komisi I DPR ia mengusulkan agar ada evaluasi bersama Panglima TNI agar segera menindak tegas anggotanya yang terlibat di luar prosedural tugas dan kewajibannya atau melakukan tindakan melawan hukum, baik militer maupun peradilan umum yang berlaku. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Kemenhub Gunakan Kapal Perintis Fasilitasi Pelajar Lanjutkan Studi

Published

on

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko. (Foto : Instagram @capt.wisnu_handoko)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memberikan dukungan bagi para pelajar / mahasiswa yang akan melanjutkan studi di luar Wilayah Meepago Papua, berupa transportasi laut dengan menyediakan kapal laut perintis yang berangkat dari Nabire ke Jayapura.

“Kami bersama dengan Pemerintah Daerah Papua khususnya di Wilayah Meepago telah memberangkatkan KM Sabuk Nusantara 63, dan KM Sabuk Nusantara 64 yang dilepas langsung oleh Bupati Nabire dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kapal tersebut mengangkut 743 penumpang terdiri dari para pelajar/mahasiswa yang akan berangkat untuk melanjutkan studi ke luar Wilayah Meepago,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Capt. Wisnu menjelaskan, dukungan yang diberikan oleh Kemenhub tersebut berawal dari surat permohonan Bupati Nabire selaku Ketua Asosiasi Bupati Meepago yang terdiri dari Bupati Nabire, Bupati Dogiyai, Bupati Paniai, Bupati Deiyai dan Bupati Intan Jaya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut per tanggal 21 Juli 2020 yang memohon bantuan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura agar dapat membantu memfasilitasi transportasi laut kepada para pelajar / mahasiswa yang akan berangkat ke Nabire menuju Papua.

Setelah surat permohonan tersebut diterima, Capt. Wisnu mengatakan bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Juli 2020, Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Meepago langsung mengadakan rapat koordinasi via virtual untuk membahas surat permohonan tersebut.

“Dalam rapat tersebut telah diputuskan untuk memberangkatkan pelajar/mahasiswa yang hendak melanjutkan studi di luar Wilayah Meepago dengan menggunakan Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 63, KM Sabuk Nusantara 64 dan KM Sabuk Nusantara 29 yang akan berangkat dari Nabire menuju Jayapura,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Perhubungan Nabire Provinsi Papua, Alfius Douw mengatakan, setelah mendapat dukungan berupa transportasi laut berdasarkan hasil rapat koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada Walikota Jayapura berupa permohonan izin masuk ke Kota Jayapura yang ditandatangani langsung oleh Bupati Nabire, Isaias Douw.

“Adapun maksud dari surat permohonan kepada Walikota Jayapura tersebut agar Bapak Walikota dapat memberikan izin masuk bagi ketiga kapal yang akan mengangkut pelajar/mahasiswa Wilayah Adat Meepago ke kota studi Jayapura,” ucap Alfius Douw.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemenhub kepada Pemerintah Kabupaten di Wilayah Meepago dalam memfasilitasi warganya yang akan melanjutkan studi. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Satgas Operasi Papua Jangan Terpancing Bertindak Melanggar HAM

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menko Polhukam Moh. Mahfud MD dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Papua hari Rabu (22/7/2020) mengadakan pertemuan dan berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN di Papua. Menko Mahfud mengapresiasi seluruh anggota TNI dan Polri termasuk BIN, yang dengan sangat sungguh-sungguh telah memelihara keamanan, ketertiban, dan menjaga kesatuan wilayah NKRI.

Dalam menjalankan tugas di Papua, Menko Mahfud menghimbau kepada pasukan untuk mengedepankan pendekatan hukum, dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain,” ujar Menteri Pertahanan RI era Gus Dur itu.

Mahfud MD menambahkan bahwa tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk di Papua. Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

“Jangan sampai karena kita fokus menangani covid, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita,” tegas Menko Polhukam yang dalam kunjungan kerja ini bersama Mendagri Tito Karnavian, serta didampingi Kasum TNI, Letjen Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Tugas kita sebagai pemerintah lanjut Mahfud adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, menjaga keutuhan integrasi dan terotori agar tidak terpecah, serta melindungi keutuhan ideologi kita.

“Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata,” ujar Mahfud.

Selebihnya lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, di wilayah tengah yang tersebar di berbagai daerah yaitu ancaman terhadap keutuhan ideologi, yang antara lain berbentuk gerakan-gerakan radikal.

Terkait pembangunan di Papua, Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini tengah disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif. Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan. (kam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending