Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

BISNIS · 18 Feb 2020 01:51 WIB ·

Presiden Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law


 Presiden Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law Perbesar

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan maskapai sipil asing di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2/2020) lalu.

Dalam draf yang didapat, terdapat perubahan pasal yang semakin memperluas wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, terkait perizinan penerbangan maskapai asing. Terutama Pasal 60 angka 32 terkait perubahan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pertama, dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga:  Saut Situmorang Usulkan Pimpinan KPK Ditentukan Presiden Jokowi

Ketiga, ketentuan mengenai pengoperasian pesawat dan pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah,” tulis Pasal 60 angka 32 draf RUU Ciptaker.

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang tertuang dalam UU 1/2009. Pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri. Selanjutnya, persyaratan kelaikudaraan terkait pengoperasian pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pihak yang berwenang dalam menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya, dalam aturan lama, adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 60 angka 37 juga mengubah ketentuan dalam Pasal 85 dan 93 UU 1/2009. Dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan, baik dalam maupun luar negeri, yang tidak memiliki jadwal penerbangan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga:  Wapres JK : Pertumbuhan Ekonomi Tunjukkan Penurunan Angka Kemiskinan

Sementara itu, aturan lama menyebutkan maskapai, meski tidak memiliki jadwal penerbangan, dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Dalam pasal 92 UU 1/2009 tentang Penerbangan tercantum kegiatan yang termasuk dalam penerbangan yang tidak berjadwal.

Kegiatan tersebut antara lain, rombongan tertentu dengan tujuan sama yang bukan wisata (affinity group), kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan (inclusive tour charter), seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter), taxi udara (air taxi), atau kegiatan penerbangan tidak berjadwal lainnya.

Baca Juga:  Teken Perpres, Jokowi Hidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI

Bukan hanya berlaku untuk pengangkutan penumpang. Maskapai pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia juga dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, sanksi yang tertuang dalam RUU Omnibus Law tidak dijelaskan secara spesifik. Begitupula dengan saksi administratif untuk penerbangan maskapai asing yang tidak berjadwal.

Sementara, dalam UU 1/2009 tentang Penerbangan, perusahaan pelanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, tapi juga akan diberikan denda administratif, yang diatur dengan Peraturan Menteri. (cnn)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Siap Ekspor ke Timor Leste, Penyelundupan 8 Kontainer Minyak Goreng Digagalkan Polisi

13 Mei 2022 - 09:34 WIB

Pemerintah Dituding Tidak Adil, Pioritaskan Distribusi Minyak Goreng Bersubsidi di Ritel Modern

9 Maret 2022 - 08:58 WIB

Pedagang Pasar Legi Solo Minta Disediakan WIFI, Belanja di Pasar Bisa Pakai QRIS

21 Januari 2022 - 01:41 WIB

Pertamina Catat Peningkatan Konsumsi BBM, LPG, dan Avtur Pada Natal 2021

30 Desember 2021 - 06:28 WIB

Pertamina Catat Peningkatan Konsumsi BBM, LPG, dan Avtur Pada Natal 2021

30 Desember 2021 - 06:28 WIB

Puan Maharani Tanggapi Melambungnya Harga Sembako yang Dikeluhkan Masyarakat

29 Desember 2021 - 06:35 WIB

Trending di BISNIS