Connect with us

KALIMANTAN

Polda Kalbar Tangani 99 Kasus Karhutla

Published

on

Kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya dari masyarakat biasa tapi ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar lahan.

Adilmakmur.co.id, Pontianak – Kapolda Kalimantan Barat, Irjen (Pol) Didi Haryono menyatakan, hingga saat ini pihaknya menangani sebanyak 95 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan perorangan 64 dan korporasi 35 kasus.

“Sampai saat ini ada sebanyak 99 kasus Karhutla yang diproses hukum, di antaranya sebanyak 30 kasus masih dalam tahan penyelidikan, dan 65 kasus dalam tahap penyidikan,” kata Didi Haryono saat menghadiri Focus Group Discussion di Pontianak, Selasa (8/10/2019).

Ia menjelaskan, dari 65 tahap penyidikan tersebut, terdiri dari 27 dalam proses sidik, 31 masuk ke tahap satu, kemudian enamnya masuk ke tahap dua.

“Untuk yang tahap satu pengiriman berkas pada jaksa kemudian untuk yang masuk ke tahap dua sudah proses mengirimkan berkas tersangka dan barang bukti,” katanya.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa sudah ada 72 tersangka dari kasus Karhutla itu, sebanyak 34 tersangka diantaranya sudah dilakukan penahanan.

“Memang opsi terakhir dalam kita mengelola apapun adalah penegakan hukum, ketika upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian tidak diindahkan maka jalan ini harus kita lakukan,” kata Didi.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmijdi menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut bukan hanya dari masyarakat biasa tapi ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar lahan.

Ia berharap, ke depan Karhutla tidak lagi menjadi masalah besar di Kalbar. “Jangan sampai investasi yang sudah kita lakukan menjadi masalah kita ke depan. Makanya hindari hal-hal yang curang, kelola lahan itu dengan hati jangan dengan nafsu, jangan cuma mementingkan kepentingan perusahaan tapi pentingkan juga masyarakat kita,” katanya. (adl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KALIMANTAN

Food Estate di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. (Foto : Instagram @johanrosihan_)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek cetak sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah akan berpotensi gagal karena dari sisi konsep dan persepsi tentang pangan telah terjadi perbedaan mendasar antar lembaga kementerian.

“Dari sisi perencanaan saja sudah menimbulkan polemik, bahkan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin proyek berbeda pandangan tentang konsep lumbung pangan, jenis tanaman pangan strategis yang akan dikelola seperti apa dengan kementerian teknis lainnya,” ujar Johan dalam rilisnya, Senin (10/8/2020).

Maka menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, jika pemerintah tidak segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat dari Undang-Undang Pangan, maka rencana ini akan berpotensi gagal serta akan memicu munculnya konflik sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Ia menyebut bahwa pengembangan industri pangan di lahan gambut sangat berisiko karena selama ini tidak dikelola dengan baik, kesesuaian lahan tersebut untuk produksi pangan sangat rendah dan tanah di wilayah tersebut akan sulit dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian yang produktif.

“Jadi pemerintah perlu menghitung risiko tinggi dan besarnya potensi kegagalan untuk kembali menggarap kawasan atau lahan yang telah dipenuhi oleh hutan gambut tersebut sebagai sentra pengembangan industri pangan (food estate),” tegas Johan.

Legislator dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan megaproyek lumbung pangan ini juga berpotensi menekan peran petani lokal dan menimbulkan konflik sosial serta akan mengancam eksistensi spesies dan satwa langka yang ada di sana.

“Jadi jangan sampai proyek ini malah menjadi ancaman bagi satwa langka yang terancam punah seperti orangutan, bekantan, dan lain-lain yang banyak terdapat di lahan yang tersisa dari kawasan bekas pengembangan lahan gambut tersebut,” sebut Johan.

Johan pun mengkritik Pemerintah karena memaksakan membuat program lumbung pangan yang tidak sesuai dengan kesesuaian dan kondisi lahan yang memang sudah gagal sejak lahan tersebut pertama kali dibuka. “Lahan tersebut sudah terbukti gagal dan tidak bisa ditanami untuk kegiatan pertanian sejak era orde baru,” tutup Johan. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KALIMANTAN

Anggota DPR Lasarus Bantu Korban Kebakaran Rumah di Kapuas Hulu

Published

on

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. (Foto : dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan, korban kebakaran rumah betang di Desa Nanga Nyabau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Lasarus menyampaikan, nantinya akan dibangun satu unit rumah untuk masing-masing kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran. Tak hanya itu, bantuan berupa rumah itupun nantinya akan dibangun sendiri-sendiri.

Menurut Lasarus, pihak desa hanya diminta menyiapkan lahan yang tidak berpotensi banjir dan bantuan tersebut tidak dipungut biaya. Demikian disampaikan Lasarus dalam siaran persnya, baru-baru ini.  “Saya datang ke Nanga Nyabau melihat langsung dan menyampaikan solusi konkrit akan ada bantuan pembangunan rumah satu unit per kepala keluarga,” ujar Lasarus,

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut juga memberikan bantuan berupa Rp 20 juta untuk masyarakat korban kebakaran.“Siapkan lokasi bangunan dan bersih serta bebas banjir, pembangunannya nanti sendiri-sendiri per kepala keluarga,” tandas Lasarus.

Selain itu, Lasarus  menegaskan akan terus mendorong program Pemerintah Pusat untuk direalisasikan di daerah. Salah satunya, jelasnya, yakni program pengembangan kawasan danau. Kemudian, Lasarus juga berharap upaya penanganan jalan nasional antara Kecamatan Kalis menuju Putussibau harus dituntaskan.

“Semoga semuanya segera tuntas dengan baik dan cepat, Saya akan terus berjuang membangun Kapuas Hulu melalui Pemerintah Pusat. Marilah kita sama-sama membangun Kalbar terus lebih baik lagi,” pungkas Legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat II itu. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Mohd Zaini mengapresiasi kepedulian Lasarus atas musibah kebakaran betang Nanga Nyabau. “Para donatur dari berbagai pihak termasuk masyarakat juga bahu membahu membantu korban kebakaran. Begitu juga, atas bantuan dari Komisi V DPR RI. Tentu, masyarakat kami sangat terbantu,” kata Zaini.

Senada, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dimana, Lasarus terus membantu pembangun infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. “Pemerintah daerah Kapuas Hulu tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan semua pihak. Termasuk, bantuan program yang akan dibangun oleh Ketua Komisi V DPR RI di Kabupaten Kapuas Hulu ini,” paparnya. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KALIMANTAN

PUPR Bangun Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara

Published

on

Kementerian PUPR pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara. (Foto : Instagram @kemenpupr)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 966,59 Km.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah perbatasan.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers yang diterima Selasa (28/7/2020).

Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara sepanjang 966,59 Km terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 Km dan akses perbatasan 352,04 Km. Hingga akhir 2019, dari total panjang tersisa 80,8 Km belum terbuka. Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp231 miliar untuk pembangunan delapan ruas jalan perbatasan dan tiga ruas akses perbatasan di wilayah Kaltara.

Untuk pembangunan jalan perbatasan yang telah konstruksi adalah Jalan Long Semamu Long Bawan 3 sepanjang 1,2 Km dengan progres 0,38 persen, Jalan Long Semamu Long Bawan 4 sepanjang 1,8 Km progres fisik 1,6 persen dan biaya Rp20,9 miliar, Jalan Long Boh Metulang Long Nawang sepanjang 3,5 Km progresnya 37,12 persen, dan Jalan Long Boh Metulang Long Nawang 2 sepanjang 2,5 Km dengan progres 33,7 persen. Sementara untuk  empat ruas sisanya masih dalam tahap persiapan lelang yakni Jalan Malinau Semamu 1 sepanjang 1,4 Km, Jalan Long Semamu Long Bawan sepanjang 2 Km, Jalan Long Semamu Long Bawan 2 sepanjang 2,1 Km, dan Jalan Long Nawang sepanjang 400 meter.

Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2020 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan seperti Ruas Jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan – Long Midang (Indonesia) – Lawas (Sarawak, Malaysia) sepanjang 8,5 Km dari total panjang 198,71 Km, Ruas Jalan Malinau – Mensalong – Tau Lumbis – Keningau (Sabah, Malaysia) sepanjang 221,73 Km, dan Ruas Jalan Malinau – Langap – Long Kemuat – Long Nawang (Indonesia) – Sibu (Serawak, Malaysia) sepanjang 6,4 Km dari total panjang 443,43 Km.

Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending