Connect with us

BISNIS

Menhub Targetkan Layanan Petikemas Priok Naik Hingga Delapan Juta TEUS

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pelayanan bongkar muat (throughput) petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat menjadi delapan juta TEUs pada 2019 setelah pada 2018 mencapai 7,5 juta TEUs.

“Harapannya naik dari 7,5 juta jadi delapan juta dan terus naik. Tentunya kita harus menekan biaya-biaya,” tutur Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Menhub menjelaskan bahwa peningkatan throughput ini masih dapat terus diupayakan hingga mencapai 10-12 juta TEUs per tahun.

“Kalau mau dinaikkan jadi 10-12 juta masih bisa, masih ada kapasitas tak perlu memperbesar pelabuhan. Yang perlu dilakukan bagaimana dari pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, Palembang terkonsolidasi ke sini. Sehingga kapal-kapal besar datang ke sini frekuensinya lebih banyak,” katanya.

Peningkatan throughput akan didukung dengan pelayanan arus bongkar muat yang di maksimalkan pada akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu (6/10/2010).

Peningkatan pelayanan ini dilakukan agar arus bongkar muat tidak hanya menumpuk di hari Kamis (10/10/2019) dan Jumat (11/10/2019).

“Selama ini barang-barang itu relatif tidak maksimal di Sabtu Minggu, oleh karenanya saya minta ke tim untuk aktifkan Sabtu Minggu. Kita mesti masuk. Terima kasih pihak karantina dan bea cukai datang semua sehingga jadi ada suatu kenaikan,” kata Menhub.

“Kalau ada pelayanan maka ini bisa beroperasi tidak hanya sekali seminggu tapi bisa 2-3 kali, kemacetan juga berkurang. Bayangkan kalau berkumpul di Kamis dan Jumat maka keluar masuk dari sini jadi mengantre,” tambahnya.

Selain itu, Budi juga mengapresiasi waktu penimbunan petikemas atau biasa disebut dwelling time yang sudah menurun menjadi rata-rata 2,4 hari.

Dalam kegiatan ini Menteri Perhubungan turut didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Staf Ahli Menhub Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan Gede Pasek Suardika.

Selain itu Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktur Kepelabuhanan, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktur Operasi PT Pelindo II, Ketua Umum DPP Aptrindo, serta Ketua Umum DPP INSA. (jtr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Waduh, Pertamina Beda Interpretasi soal Permen ESDM No. 42 Th. 2018

Published

on

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. (Foto : Instagram @sugengsuparwoto)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi VII DPR RI menerima aspirasi terkait Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dimana, pada Pasal 2 aturan ini dinyatakan, PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri.

Saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap beserta jajarannya di Komplek Patra Lomanis Residence PT. Pertamina RU IV Cilacap Jawa Tengah, Jumat (18/9/2020), Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan terdapat kesalahan interpretasi dalam memahami Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 itu. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan stakeholder terkait lainnya.

“Ada kesalahan interpretasi dalam memahami Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 42 Tahun 2018 mengenai kewajiban membeli dan mengolah crude oil (minyak bumi) dalam negeri oleh Pertamina. Ternyata dalam Permen itu tidak diwajibkan, tapi bisa dinegosiasikan (fleksibel). Namun ada pula klausul-klausul lainnya yang menjadikan seolah-olah Pertamina terpaksa harus membeli meskipun dengan harga tinggi,” papar Sugeng.

Politisi Partai NasDem ini menambahkan bahwa aspirasi ini akan dibahas di rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan kementerian terkait untuk memperoleh solusi yang terbaik dan tepat. “Kami kebetulan ada Panja Migas yang nantinya akan membawa persoalan ini dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM dan rapat dengar pendapat dengan Pertamina yang intinya bagaimana negara tetap memperoleh pemasukan dari crude oil. Namun Pertamina juga tetap bisa untung dan rakyat terpenuhi kebutuhan BBM dengan harga terjangkau dan mudah mendapatkannya,” imbuhnya.

Sugeng juga mendorong komitmen Pertamina pada energi yang bersih dan berkelanjutan. Disinilah (kilang minyak Cilacap) diproduksi BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi. Perlahan RON rendah akan dikurangi, mengingat hanya tinggal 7 negara saja yang masih memakai BBM dengan RON rendah yaitu di bawah 91. “Kita sudah masuk di RON 92 ke atas sehingga lingkungan hidup kita menjadi lebih bersih bagi anak cucu kita kelak,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Operasional RU IV Cilacap Djoko Priyono mengakui, pihaknya terkendala Permen ESDM No. 42 Tahun 2018 ketika harga crude oil dunia anjlok, sementara Pertamina tetap harus membeli crude oil dalam negeri yang harganya lebih mahal. “PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi,” kata Djoko mengutip bunyi Pasal 2 ayat 2 Permen ESDM.

Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia maka deviasi crude oil makin tinggi sulit terelakkan. Selisih harga antara crude oil dengan produk makin tipis, menyebabkan kerugian sulit dihindari. “Persoalan lain yang turut menyumbang kerugian Pertamina antara lain biaya angkut kapal ke 30 titik pengambilan crude oil yang membutuhkan biaya cukup tinggi, peningkatan inventory change (penyesuaian jumlah persediaan), serta peningkatan biaya akibat depresiasi rupiah,” tutup Djoko.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto (F-NasDem) dan diikuti oleh Anggota Komisi VII lainnya yaitu Paramitha Widya Kusuma, Willy Midel Yoseph (F-PDI Perjuangan), Ratna Juwita Sari (F-PKB) dan Rofik Hananto (F-PKS). (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Berdayakan Nahdliyin, NU Circle Teken MoU Perhutanan Sosial

Published

on

Penandatanganan nota kesepahaman NU Circle R dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Foto : Istimewa)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Umum NU Circle R.  Gatot Prio Utomo menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  Selasa (8/9/2020) hari ini.  Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat nahdliyin melalui program perhutanan sosial.  

“Kami bersyukur hari ini,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan kepercayaan kepada masyarakat profesional nahdliyin melalui NU Circle untuk memberdayakan warga nahdliyin di sekitar hutan. Nantinya NU Circle akan menjadi pendamping masyarakat dalam memanfaatkan hutan sosial sehingga akses dan sinergi antara produsen dan industri dapat terbina dengan baik, “ ujarnya.  

Pria yang akrab dipanggil Gus Pu ini menyatakan saat ini ada sekitar 12,7 juta hektare lahan dalam program kehutanan sosial.  Masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan pertanian sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.  

“Saya yakin dengan program yang tepat, melalui pendampingan dan akses permodalan yang baik, serta kepastian pemasaran, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Gus Pu.  

Di sisi hilir,  NU Circle juga telah mendirikan Koperasi NU Circle Nusantara (Kopnuc).  Koperasi ini diharapkan dapat menjadi pembeli produk-produk pertanian dan kehutanan yang dihasilkan para petani perhutanan sosial.  

“Kami juga sedang membangun Nucommerce agar produk hasil pertanian dapat dipromosikan dan diperdagangkan secara online di semua plafform e-commerce sehingga para petani dan produsen dapat mendapatkan harga komoditas lebih kompetitif, “ujarnya.  

Ke depan,  menurutnya, masyarakat nahdliyin harus menjadi kekuatan ekonomi umat yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.  Saat ini,  katanya,  satu-satunya faktor yang masih bisa menahan pertumbuhan ekonomi nasional adalah konsumsi rumah tangga.  

“Jika penghasilan dan kesejahteraan petani dan masyarakat nahdliyin ini diperbaiki,  maka konsumsi rumah tangga dengan sendirinya akan naik. Itu artinya pertumbuhan ekonomi nasional akan terjaga,” kata Gus Pu optimis. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Pertanyaan DPR, Mengapa Volume LPG Bersubsidi Berkurang?

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Rudy Mas’ud. (Foto : Instagram @harumcenter)

Adilmakmur.co.id, Jakarta –  Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mempertanyakan berkurangnya volume LPG Tabung 3 kg Bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam nota keuangan dan disampaikan Pemerintah sebelumnya. Pasalnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 29 Juni 2020 lalu telah disepakati bahwa volume LPG 3 kg untuk TA 2021 sekitar 7,5-7,8 juta Metrik Ton (MT).

“Kita (Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM, red), serta Badan Anggaran telah sepakat batas minimum LPG 3 kg subsidi adalah 7,5 Juta MT, dan batas maksimum 7,8 juta MT. Ternyata di asumsi dasar makro (RAPBN 2021) yang keluar malah kembali ke angka 7 juta MT. Ini yang membuat pertanyaan kami,” ujar Rudy di sela-sela Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh kegiatan masyarakat menggunakan LPG bersubsidi. Sedangkan penggunaan LPG non-subsidi yang notabene seperti yang dilakukan oleh berbagai restoran selama ini, dengan adanya pandemi ini relatif berkurang. Sehingga bisa dipastikan masyarakat akan lebih memilih menggunakan LPG yang bersubsidi.

“Angka lima ratus ribu (rupiah) sejatinya angka yang tidak terlalu signifikan. Namun dampaknya pasti sangat berarti dan bermanfaat bagi masyartakat Indonesia. Kami akan maksimalkan perjuangan kami untuk meningkatkan kembali volume LPG bersubsidi ini,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Rudy menjelaskan, bahwa peningkatan volume LPG bersubsidi in sangat penting dibanding subsidi bagi Pertalite. Mengingat Pertalite ini lebih bernilai keekonomisannya, sehingga tidak boleh menggunakan APBN. Dengan demikian Pertalite tidak boleh disubsidi. Oleh karena itu ia berharap agar subsidi Pertalite dialihkan untuk subsidi LPG 3 kg. ”Ini permintaan rakyat Indonesia. Sehingga wajib direalisasikan,” tegas legislator dapil Kaltim itu. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending