Connect with us

Uncategorized

Vivo Perkenalkan NEX 3 5G dengan Snapdragon 855 Plus

Published

on

Ada pula fitur yang disebut X-Axis Haptic yang memberikan efek getaran yang diterapkan saat bermain gim, mengetik dan lainnya.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Vivo resmi meluncurkan NEX 3, yang hadir dengan teknologi 5G, dan diklaim menjadi perangkat premium non-gim pertama yang dibekali teknologi telekomunikasi generasi kelima tersebut.

Ponsel tersebut juga membawa tiga kamera, dengan kamera utama 64MP, menjadi ponsel premium pertama Vivo dengan sensor Samsung ISOCELL Bright GW1.

Dikutip dari GSM Arena, Selasa, perangkat tersebut juga dibekali kamera 13MP dengan sensor wide-angle dan kamera telephoto 13MP.

Dari segi desain, Vivo NEX 3 tampil dengan layar penuh Waterfall FullView Display. Layar Super AMOLED tersebut memiliki ukuran diagonal 6,89 inci dan rasio layar-bodi 99,6 persen.

Hadir dengan layar lengkung yang diklaim hingga 90 derajat, Vivo NEX 3 tidak lagi memiliki tombol fisik. Perangkat pintar tersebut kini dibekali Touch Sense yang mensimulasikan sentuhan tombol fisik dengan “umpan balik getaran,” menurut Vivo.

Ada pula fitur yang disebut X-Axis Haptic yang memberikan efek getaran yang diterapkan saat bermain gim, mengetik dan lainnya.

Untuk kamera, Vivo NEX 3 memiliki mekanisme kamera depan mirip dengan Vivo X27 Pro, namun kini dibekali sensor 16MP.

Ponsel tersebut memiliki fitur Portrait Master Hyper HDR yang dapat meningkatkan akurasi antara wajah pengguna dan latar belakang saat berfoto di tempat yang terang.

Sementara, untuk kamera belakang, pengaturan kamera yang ditawarkan antara lain kemampuan wide-angle, teleskopik dan makro “dengan hanya satu kali klik.”

Dari segi performa, Vivo NEX 3 dipersenjatai chipset Snapdragon 855 Plus, pilihan RAM 8GB atau 12GB dengan ROM 256GB, serta baterai 4.500mAh dengan kemampuan isi cepat daya 44W.

Vivo NEX 3 akan tersedia di Asia Pasifik, China bagian Tenggara dan pasar lainnya pada bulan depan.

Ponsel tersebut hadir dengan tiga varian. Varian termurah dibandrol 4.988 yuan (sekitar Rp9,9 juta) dengan RAM 8GB, 128GB dan kemampuan 4G.

Varian sama dengan teknologi 5G ditawarkan dengan harga 5.698 yuan (sekitar Rp11 juta), sementara varian tertinggi dengan konfigurasi 12/256GB 5G dibandrol 6.198 yuan (sekitar Rp12 juta).

Pre-order akan dimulai Senin (16/9) dengan pengiriman dijadwalkan pada 5 hari mendatang — 21 September.

Dalam acara peluncuran tersebut, Vivo juga memperkenalkan TWS Earphone dengan wireless chip terbaru Qualcomm QCC5126. (arm)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA

Mulai 3 Juli 2020, KA Siliwangi Relasi Sukabumi – Ciranjang Beroperasi

Published

on

PT Kereta Api Indonesia kembali mengoperasikan KA Lokal untuk melayani masyarakat mulai 3 Juli 2020. (Foto : Instagram @keretaapikita)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Daop 1 Jakarta kembali mengoperasikan kereta api (KA) Lokal untuk melayani masyarakat mulai Jumat, 3 Juli 2020.

Di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta, KA Lokal yang kembali beroperasi adalah KA Siliwangi relasi Sukabumi – Ciranjang dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Sukabumi; KA Siliwangi (498) pukul 05.45 WIB, KA Siliwangi (500) pukul 10.55 WIB, dan KA Siliwangi (502) pukul 16.15 WIB.

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa menjelaskan, perjalanan kembali KA Lokal ini mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No.7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenka Kemenhub No.14 Tahun 2020 Tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.

“Pengoperasian kembali KA Lokal ini tentunya mengikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, salah satunya dengan memberlakukan okupansi hanya 75 persen dari okupansi yang diizinkan pada saat normalnya sebanyak 150 persen untuk volume penumpang,” ujar Eva, Kamis (2/7/2020).

Untuk pemesanan tiket KA Lokal Siliwangi dapat dilakukan H-7 sebelum keberangkatan melalui Aplikasi KAI Access, serta dapat melakukan pembelian tiket go show di loket stasiun.

Adapun persyaratan yang perlu diperhatikan masyarakat jika ingin naik KA Lokal antara lain:

– Calon penumpang dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, pilek, batuk dan demam;
– Calon penumpang wajib menggunakan masker;
– Suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celcius;
– Menggunakan pakaian pelindung (jaket atau pakaian lengan panjang).

Lebih lanjut Eva berharap, dalam pencegahan penyebaran Covid-19, penumpang KA Lokal juga dapat menjalankan dengan disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru, seperti melakukan cuci tangan di tempat yang telah disediakan di stasiun, masing-masing membawa atau menyiapkan hand sanitizer, selalu jaga jarak (physical distancing), proses boarding dilakukan secara mandiri dengan pemantauan petugas boarding guna mengurangi kontak fisik antara penumpang dan petugas. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Uncategorized

Wah, DPR Sebut Masih Ada Ruang Gelap dalam Pembahasan Anggaran

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad. (Foto : Instagram @kamrussamad_ks)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan anggaran negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berangkat dari dasar konstitusi tersebut, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan. Namun Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai semangat kemakmuran rakyat tidak terlihat dalam pasal-pasal UU tersebut.

Karena itu, ia mencatat beberapa hal yang perlu dilakukan jika Pemerintah ingin melakukan reformasi anggaran. “Pertama, ini yang berkaitan dengan pembahasan anggaran yang juga melibatkan DPR, dimana kadang-kadang kita masih bersifat formalitas, dalam Paripurna misalnya, sehingga menimbulkan ruang gelap dalam pembahasan anggaran,” analisa Kamrussamad dalam Rapat Kerja secara kehadiran fisik dan virtual Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas terkait Reformasi Anggaran ABBN 2021 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Jika merujuk pada Pasal 15 Ayat 5 UU Keuangan Negara tersebut, disebutkan bahwa APBN yang disetujui DPR yang terinci sampai unit, organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. “Pada tataran praktek, pasal tersebut tidak menjadi landasan dalam menetapkan APBN, sehingga rapat-rapat Paripurna yang berkaitan APBN harus menjadi keputusan final penetapan anggaran, tidak ada pembahasan lain jika telah diketok di tingkat Paripurna,” lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Catatan penting selanjutnya menurut Kamrussamad, tidak adanya pengaturan optimalisasi anggaran. Merujuk Pasal 5 Ayat 3 pada UU tersebut, keuangan negara menjamin fungsi anggaran DPR untuk mengusulkan jumlah pengeluaran pada RAPBN atau perubahan RAPBN sepanjang tidak berakibat pada peningkatan defisit. “Dalam prakteknya, sulit bagi DPR untuk melakukan perubahan pada usulan anggaran belanja yang diajukan oleh eksekutif karena DPR tidak memiliki argumen dan kapasitas yang cukup kuat. Akibatnya kerap terjadi pada sisi belanja, DPR tidak bisa melakukan pemotongan dengan alasan efisiensi,” jelasnya.

Hasil pembahasan seperti ini, Kamrussamad melihat belum juga dimasukkan pada UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). “Ini menjadi catatan kita semua supaya sinkronisasi dalam UU MD3 atau tatib DPR mengatur dengan tegas mekanisme pengalokasian anggaran dari hasil optimalisasi pembahasan, karena ini rawan sekali dipolitisasi,” tegas legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Catatan berikutnya mengenai pemberian tanda bintang dalam pengalokasian anggaran. Menurut Kamrussamad, hal tersebut dapat memberi ruang bagi para pemburu rente yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, sepanjang anggaran masih bisa diberi tanda bintang atau diblokir maka Kementerian/Lembaga (K/L) tidak bisa mencairkan anggarannya.

“Kita lihat bahwa pemberian tanda bintang itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan/atau DPR, yang disebabkan berbagai faktor seperti faktor dokumen yang belum lengkap, atau pembebasan lahan berkaitan dengan gedung yang tidak sesuai biaya, dan seterusnya. Mekanisme ini berpotensi menjadi ruang gelap bagi para pemburu rente,” imbuhnya. Jika Pemerintah betul-betul ingin melakukan reformasi anggaran, Kamrussamad menilai realisasi anggaran harus dilakukan secara transparan.

Menurutnya saat ini belum sepenuhnya transparan sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan. Hal ini bisa terjadi karena mekanisme reward and punishment kinerja penyerapan anggaran K/L belum bisa berjalan dengan efektif. “Kami masih melihat semangat setengah hati transparansi anggaran setelah menjadi undang-undang ini, kalau kita lihat sebelum pembahasan itu memang dimuat secara terbuka kepada publik, tetapi setelah menjadi undang-undang APBN maka pemerintah sepatutnya mempublikasikan dokumen mulai dari RKA K/L sampai dengan laporan realisasi anggaran secara terbuka,” pungkasnya. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Uncategorized

Penyuplai Wanita ABG kepada Buronan FBI di Bekuk Polisi di Banten

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. (foto: humas.polri.go.idi)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Polda Metro Jaya berhasil menangkap DPO berinisial A, wanita 20 tahun yang menyuplai anak di bawah umur kepada warga negara asing, Russ Albert Medlin. WNA asal Amerika Serikat ini juga merupakan buronan FBI.

“Ya benar untuk DPO A yang terlibat kasus (pencabulan anak dibawah umur) Ruas Albert Medlin baru saja kita amankan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2020).

Kombes Yusri menjelaskan, tersangka A yang menyuplai ABG ini berhasil diamankan dari tempat persembunyiannya di kawasan Banten. Polisi mengendus keberadaannya dan menangkap A pada Jumat (19/6/2020) siang.

“Baru kita amankan di wilayah Banten. Sekarang tersangka lagi dibawa ke Polda Metro Jaya,” ungkap Yusri.

Seperti diketahui, Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang buron FBI, Russ Albert Medlin di sebuah rumah di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan. Penangkapan terhadap Medlin dilakukan pada Minggu (15/6/2020) lalu.

Selama bersembunyi di Jakarta, Medlin ternyata kerap meminta dicarikan gadis di bawah umur kepada tersangka A untuk disetubuhi. Ketiga korban anak-anak di bawah umur yang diperkenalkan oleh A itu di antarnya berinisial SS, LF dan TR.

Atas perbuatannya, Medlin dijerat Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 juta. (pol)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending