Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi I DPR melakukan kajian dengan pihak terkait untuk menentukan sifat gerakan yang terjadi di Papua apakah termasuk separatisme atau gerakan orang bersenjata.
Menurut dia, kalau termasuk gerakan separatisme maka bisa diselesaikan oleh Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI:
“Pimpinan DPR RI menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan yang ada di DPR yaitu Komisi I DPR untuk meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskan dalam bentuk langkah-langkah yang lebih konkrit,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR mendorong Komisi I DPR RI melakukan kajian apakah berbagai peristiwa dan gerakan di Papua bisa dikategorikan sebagai gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata.
Baca Juga:
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Fiktif di BUMN PT Amarta Karya, KPK Tetapkan Lagi 2 Tersangka Baru
Di Kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo Sambut Sambut Hangat Kedatangan Surya Paloh
Bamsoet mengatakan Indonesia memiliki Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI dan bisa dikerahkan dalam menghadapi situasi yang terjadi di Papua apabila gerakan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir telah menjurus pada separatisme.
“Kita punya komando pasukan khusus untuk itu, yang baru saja diresmikan kemarin dan bisa kita segera operasikan,” ujarnya.
Dia mengatakan dirinya sebagai pimpinan DPR bersama pimpinan lain telah menerima beberapa tokoh Papua dan menyampaikan beberapa solusinya.
Bamsoet belum bisa menilai apakah kasus yang terjadi di Papua sebagai bentuk kecolongan pihak intelijen, karena itu menyerahkan kepada pembahasan di Komisi I DPR RI.
Baca Juga:
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank, Ini yang Dibahas
Tergabung Sebagai Anggota Penuh FATF, Menkeu Sampaikan Komitmen Indonesia Perangi Kejahatan Keuangan
“Nanti Komisi I DPR yang akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan keamanan dan pengamanan,” katanya. (imb)