Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Bukan Kontes

Adilmakmur.co.id, Balikpapan – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengingatkan bahwa pemilihan kawasan bakal ibu kota negara yang baru bukanlah kontes.

“Apalagi para gubernur di sini sepakat untuk saling mendukung, di mana pun nanti ibu kota itu di Kalimantan,” kata Menteri Brodjonegoro di Balikpapan, Selasa (20/8/2019).

Penegasan Menteri Brodjonegoro untuk menjawab pertanyaan jurnalis yang daerah mana yang paling cocok dan mendapatkan poin paling banyak sesuai kajian Bappenas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir di Kota minyak untuk memberikan arahan dalam acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Kalimantan.

Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, acara itu juga menghadirkan Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyanto Sabran, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Para gubernur dan wakil gubernur didampingi oleh para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing.

Tiga provinsi disebut-sebut sebagai tempat perpindahan ibukota negara yang baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Selatan.

Kalimantan Tengah, digariskan oleh Gubernur Sugiyanto Sabran, memiliki latar sejarah yang kuat. Di mana diketahui Presiden Soekarno ingin memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya.

Kalimantan Timur menawarkan sekurangnya dua kawasan yang sebelumnya dianggap paling pas seperti Bukit Soeharto di Samboja di Kutai Kartanegara, dan juga Semoi-Sepaku di Penajam Paser Utara. Kawasan-kawasan itu terutama dekat dengan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan.

Namun demikian, sekali lagi ditegaskan Menteri Brodjonegoro para gubernur dan wakil gubernur yang hadir justru saling mendukung di mana pun nantinya ditetapkan lokasi perpindahan ibukota negara itu.

“Sekali lagi ini bukan kontes. Kalaupun ada yang menang, itu, ya, Kalimantan,” tandas Menteri Brodjonegoro.

Perpindahan ibukota negara ke Kalimantan, lanjutnya, adalah keinginan politik (political will) pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan diyakini akan membawa lompatan jauh ke depan pada pembangunan di seluruh Kalimantan.

Perpindahan ibukota negara menjadi satu topik pembahasan dalam RPJMN ini. Topik-topik lainnya, seperti diringkas oleh Menteri Brodjonegoro, adalah langkah-langkah transisi provinsi-provinsi Kalimantan untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada sumber daya alam.

Pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, menjadi bagian dari rencana proyek-proyek besar di Kalimantan. (nov)