Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan prioritas pembangunan dan masalah yang dihadapi Indonesia akan mempengaruhi nomenklatur kementerian pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Selalu beliau sampaikan terjadinya masalah defisit transaksi berjalan, maka Presiden perlu berbicara tentang investasi dan ekspor,” kata Moeldoko, di Kantor KSP Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Ia menyebutkan prioritas pembangunan SDM pada periode kedua kepemimpinannya juga akan mendorong perubahan nomenklatur kementerian.
“Pendekatan-pendekatan itu yang menjadi pemikiran, sehingga mungkin ada perubahan struktur,” katanya.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
Ia mengungkapkan, Menpan Syafruddin sudah membuat formula terkait struktur kementerian itu, dan sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan dirinya terus mematangkan rencana komposisi kabinet pemerintah ke depan.
“Ya profesional 55, 45 dari parpol,” kata Presiden ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pramuka, di Cibubur, Jakarta pada Rabu (14/8/2019).
Dia menambahkan akan segera mengumumkan susunan kabinet baru.
Baca Juga:
Kejagung Ungkap Kasus Perintangan Penyidikan oleh 2 Advokat dan Direktur JakTV Lewat Narasi Negatif
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, komposisi kabinet tetaplah hak prerogatif Presiden Jokowi.
Kendati demikian, Presiden tidak menyangkal usia sejumlah menteri kabinet baru akan beragam.
“Yang muda, yang setengah muda, campur-campurlah. Ada yang setengah tua ada juga,” ujar Jokowi.
Selain itu, pada periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi beberapa nomenklatur untuk kementerian akan diubah.
Baca Juga:
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Respons Menhub Terkait Alasan Turunnya Jumlah Orrang yang Lakukan Perjalanan pada Lebaran 2025
“Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru. Nanti kalau sudah waktunya, tahu semua. Jangan nebak-nebak,” kata Presiden Jokowi. (ags)
