Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

NASIONAL · 14 Agu 2019 01:30 WIB ·

Presiden Keluarkan Perpres Statuta Institut Standar untuk Negara Islam


 Presiden Keluarkan Perpres Statuta Institut Standar untuk Negara Islam Perbesar

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) yang ditandatangani pada 19 Juli 2019.

Dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (13/8/2019), disebutkan bahwa untuk dapat berperan aktif dalam pengembangan standar dan metrologi yang digunakan di negara Islam, negara Indonesia perlu menjadi anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam.

Baca Juga:  Kutuk Kekerasan Fisik, Prabowo Minta Semua Pihak Menahan Diri

Dikeluarkan Perpres ini karena Indonesia mempunyai kompetensi di bidang standardisasi dan metrologi yang maju di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam sehingga keanggotaan negara lndonesia dipandang sangat penting bagi negara anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam.

Baca Juga:  Hitung Suara KPU, Putra Presiden Jokowi Gibran Kantongi Suara Hingga 86.4 Persen

Perpres ini juga sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnternasional, yang bunyinya, “Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan Presiden”.

Baca Juga:  Kumpulkan Orang-Orang Super Tajir Indonesia Istana, Apa Mau Jokowi?

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal 2 Perpres ini yang telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 24 Juli 2019. (jok)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ditangkap di Lampung, Eks Napi Teroris Abdul Qodir Baraja Jadi Pimpinan Khilafatul Muslimin

7 Juni 2022 - 13:54 WIB

Investasi Robot Trading Evotrade dengan Skema Ponzi ke Kejaksaan, Jerat 5 Tersangka

19 Mei 2022 - 11:34 WIB

KSAD Dudung Dampingi Menhan Prabowo Bertemu Kepala Staf Angkatan Darat Singapura

11 Mei 2022 - 15:27 WIB

20 Plus Media Online FSMN Siap untuk Publikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatan Politik Anda

6 Mei 2022 - 08:49 WIB

Naik Mobil Golf dan Sapa Masyarakat, Cucu Presiden Jokowi: Minal Aidin Wal Faizin

4 Mei 2022 - 13:32 WIB

Didoakan Jadi Presiden pada Pilpres 2024, Prabowo: Mereka Sahabat Lama Saya

3 Mei 2022 - 18:06 WIB

Trending di NASIONAL