Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Habib Aboebakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya akan menjadi oposisi yang bermartabat dengan menjalankan fungsi kontrol di parlemen terhadap jalannya pemerintahan.
“Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil. Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda,” kata Habib Aboebakar dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Dia mengatakan, selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjalankan kebijakan sesuai kepentingan rakyat, PKS pasti mendukung kebijakan tersebut.
Namun menurut dia, kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat maka PKS akan menjadi partai yang paling lantang menolak kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
“Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat, PKS yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah,” ujarnya.
Aboebakar yang merupakan anggota Komisi III DPR itu menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf perlu “sparing partner” agar maksimal melayani rakyat.
Menurut dia, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan berjalan dengan baik.
“Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu. Sama juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti,” katanya.
Baca Juga:
Kejagung Ungkap Kasus Perintangan Penyidikan oleh 2 Advokat dan Direktur JakTV Lewat Narasi Negatif
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Dia menegaskan PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan, karena belajar dari PDI Perjuangan, dua periode menjadi oposisi namun bersikap santai.
Selain itu dia mengatakan terkait sikap elite Partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene menjadi rival di Pemilu Presiden 2019, itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra sendiri bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.
“BPN Prabowo-Sandi sudah selesai, 28 Juni lalu dibubarkan, jadi sudah tidak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing,” ujarnya.
Namun dia menilai langkah Partai Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rivalnya di Pilpres 2019 memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai terutama partai yang selama ini mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. (ibl)
Baca Juga:
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Respons Menhub Terkait Alasan Turunnya Jumlah Orrang yang Lakukan Perjalanan pada Lebaran 2025
