Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, mengatakan perombakan direksi bank BUMN yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno, sarat nuansa politik.
Menurut Said Didu, pergantian direksi di beberapa perbankan BUMN ini justru akan memunculkan mafia pejabat.
“Karena tidak jelas kapan orang diganti sehingga mucul mafia pejabat, yang mana pendekatan politik untuk mengganti direksi kapan saja. Dan itu, pergantian direksi BUMN bisa dikatakan sudah menggila,” kata Said Didu kepada SINDOnews di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Lanjutnya, dia mengatakan pergantian direksi ini telah melanggar Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasalnya dalam UU itu, pergantian direksi hanya bisa dilakukan setelah masa jabatan habis.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
“Bu menteri ini sudah betul-betul melanggar pelaksanan UU. Dia itu seperti merasa perusahaan BUMN seperti perusahaan pribadi, seperti milik dia saja,” kritiknya.
Said Didu juga merasa heran pergantian direksi perbankan BUMN ini dilakukan mendesak. Padahal, kinerja perbankan BUMN saat ini masih cukup baik.
“Saya melihat ini memang tidak benar, wong kinerja bank BUMN masih cukup baik, tapi malah diganti. Padahal ada direksi yang perlu diganti tapi enggak diganti,” ujarnya. (*)
